SEMARANG, 14/3 (beritajateng.tv) – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah kembali mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Gugatan tersebut terkait kenaikan upah minimum di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Penetapan UMK itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jateng Tahun 2023.
Penerapannya secara resmi pada Rabu (7/12/2022) silam dan mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
Gugatan tersebut Apindo daftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
“Gugatan sudah masuk persidangan. Hari ini jadwalnya sidang jawaban tergugat,” ujar petugas PTSP PTUN Semarang Nur Rochman, Selasa (14/3/2023).
Rochman menambahkan, persidangan hari ini perlakuanya masih dengan sistem e-Court atau sidang secara online.
“Sementara sidang masih e-Court, para pihak akan hadir langsung kalau agenda sidangnya pemeriksaan saksi-saksi,” jelasnya.
BACA JUGA: Kaesang Bakal Maju DPR RI Lewat Dapil V, Ganjar Pranowo: Saya Masih Yakin Jateng Kandang Banteng
Sebagai penggugat, pihak Apindo Jateng melayangkan gugatan agar pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 561 /54 Tahun 2022 yang mengatur terkait Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut dibatalkan, sebagaimana yang tertulis pada sistem informasi penelusuran perkara PTUN.
“Rsmikannya penetapan UMK ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, keputusan Gubernur ini juga anggap tidak sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 terkait administrasi pemerintah,” tulis Apindo dalam gugatannya.
Melalui gugatan ini, Apindo meminta majelis hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, pihaknya juga meminta Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk segera mencabut keputusan tersebut.
Pada awal 2021, Apindo sempat menggugat Ganjar Pranowo terkait Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/58 Tahun 2020.
