Wachid memastikan RUU Kebencanaan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. “Masuk Prolegnas tahun ini,” kata Wachid singkat.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Kebencanaan sejatinya bukan hal baru. Undang-undang tersebut sudah pernah masuk pembahasan pada 2023, namun belum mencapai kesepakatan.
“Pernah ada pembahasan tahun 2023, dua kali mentok. Jadi nanti tinggal penyempurnaan saja,” pungkasnya.
Kabar sebelumnya, DPR RI akan melakukan rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas RUU Kebencanaan pada Senin, 19 Januari 2026. Hal ini menyusul ide revisi UU Kebencanaan usai bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
BACA JUGA: Longsor Jadi Bencana Terbanyak di 2025, DPRD Semarang Minta Perkuat Mitigasi
“Kemudian yang Undang-Undang Kebencanaan itu, tentunya karena putusan MK, nanti kami akan rapim hari ini,” ujar Dasco usai pertemuan terbatas dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menuturkan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hal ini. Oleh karenanya, DPR RI dan pemerintah perlu menindaklanjuti revisi UU tersebut.
“Kami akan sampaikan karena ini putusan MK dan memang perlu sesegara mungkin kita revisi untuk menghadapi. Ya kita enggak minta-minta ada bencana lagi, tapi bila ada kita sudah lebih siap dengan Undang-Undang yang baru,” jelas Dasco. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
