SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota DPD RI Abdul Kholik menyoroti isu perpindahan Ibu Kota Jawa Tengah. Hal ini karena Kota Semarang belum bisa menyelesaikan banjir yang terjadi setiap tahunnya.
Hal itu ia ungkapkan saat memberikan pernyataan perihal banjir di Kota Semarang yang tak kunjung surut.
“Maka dimohon kepada Pemda untuk menjadikan banjir sebagai prioritas karena akan menyelamatkan. Masa kita harus pindah ibu kota provinsi? Kan tidak lah. Tetapi harus kita tangani banjir ini supaya kita tidak perlu memindahkan ibu kotanya ini,” ungkap Kholik saat beritajateng.tv temui di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Jum’at 15 Maret 2024 sore.
Saat pihaknya mendapat pertanyaan terkait apakah memungkinkan untuk memindahkan Ibu Kota Jawa Tengah dari Kota Semarang, Kholik mengungkap kompleksitas wilayah Jawa Tengah itu sendiri.
BACA JUGA: Terkepung Banjir, Begini Kisah Warga Semarang Bertahan Menjalani Ibadah Puasa
Sebab, lanjut Kholik, Jawa Tengah memiliki topografi yang unik baginya. Di provinsi ini, dapat menjumpai dataran rendah, dataran tinggi yang lokasinya di tengah-tengah, kemudian dataran tinggi lagi.
“Kalau kita ingin menggeser ke atas pemerintahannya, maka beresiko mengambil lahan resapan air, lahan subur, lahan hijau, jadi sudah sangat ideal di sini (Kota Semarang). Aksesnya ke laut ada, ke bandara ada, di jaga saja ini jangan sampai (ibu kota) pindah karena banjir,” tegasnya.
Nilai pencegahan banjir di Semarang masih lemah
Dalam hematnya, jika pemerintah terkait mampu mengurangi resiko terjadinya banjir, maka tak perlu sampai pindah ibu kota akibat masalah menahun tersebut. Bagi senator asal Cilacap itu, banjir yang melanda Kota Semarang maupun kawasan Pantura lainnya berakar di hulu, tengah, dan hilir.
“Dan ternyata kita belum terlalu banyak melangkah. Kemarin sudah kita sampaikan dalam Musrembang, mudah-mudahan Pak Gubernur dan jajaran mencoba mengintegrasikan kawasan yang saling terkait ini agar problem banjirnya bisa terurai,” beber Kholik.
BACA JUGA: Hotel di Kota Semarang Rugi Akibat Banjir, PHRI Jateng Sebut Wisatawan Lakukan Pembatalan
Lebih lanjut, pihaknya menilai saat ini pemerintah hanya berfokus pada penanganan sesudah banjir. Sementara untuk pencegahannya ia nilai masih sangat lemah.
“Kalau terus-menerus makin tahun makin ke sana, biaya untuk menangani banjir ini semakin besar dan semakin sulit untuk ditangani. Maka dimohon ini kepada Pemda untuk dijadikan prioritas. Jika faktor yang di atas ditangani, di tengah ditangani, di pinggir juga ditangani, kalau tidak eskalasinya dari tahun ke tahun meningkat,” ungkapnya. (*)
Editor: Farah Nazila
