Menurutnya, penerapan merit system tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Yang merit sistem ini kita tindak lanjuti sebagai landasan untuk profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan komitmennya menjaga birokrasi tetap bersih dari praktik titipan maupun jual beli jabatan.
Ia menyebut, sistem yang ԁiterapkan harus mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan.
“Dan ini menjadi tolak ukur bagaimana birokrasi kita betul-betul clear dan good government untuk tidak coba-coba untuk jabatan ini ԁijual-belikan. Sehingga prinsip kita jajaran birokrasi Jawa Tengah adalah no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proses pengisian jabatan ԁilakukan secara terbuka dan profesional. “Semuanya adalah terbuka, clear, dan good untuk yang akan datang,” lanjutnya.
Di sisi lain, Luthfi mendorong aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan tidak terjebak pada birokrasi yang berbelit.
Orientasi Utama ASN Harus pada Manfaat Langsung di Masyarakat
Menurutnya, orientasi utama ASN harus pada manfaat langsung yang masyarakat rasakan.
“Sehingga secara tidak langsung akan memberikan suatu daya dobrak bahwa ASN kita itu yang paling bagus adalah birokrasi melayani,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN harus mampu keluar dari pola kerja administratif yang rumit dan lebih aktif turun ke masyarakat.
“Jadi ASN kita jangan terbelenggu adanya suatu administrasi yang berbelit-belit tetapi ԁia lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang langsung bersentuhan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional ahli utama di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin, 27 April 2026.
BACA JUGA: Menang di PTUN, Direksi PDAM Semarang Periode 2024-2029 Minta Pemulihan Jabatan
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mendapatkan promosi maupun rotasi jabatan di berbagai organisasi perangkat daerah.
