SEMARANG, beritajateng.tv – Selain mendesak reformasi Polri dan wujud solidaritas atas kematian pelajar MTsN 1 Maluku, Arianto Tawakal (14), yang tewas dilempar helm oleh seorang polisi, muncul tuntutan lainnya dalam aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di depan Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 26 Februari 2026 sore.
Tuntutan itu ialah meminta seluruh polisi di Indonesia untuk tak terlibat atau mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 13 Februari 2026, Polri sendiri telah membangun total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan target perluasan hingga 1.500 unit.
Rincian status 1.179 SPPG Polri tersebut meliputi 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan target rampung pada Maret 2026, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking peletakan batu pertama.
Desakan agar polisi mundur dari program MBG itu muncul dari Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi BEM Semarang Raya, Kevin. Mahasiswa asal Politeknik Negeri Semarang (Polines) itu menuntut agar seluruh polisi di Indonesia tak ikut-ikutan dalam program MBG.
BACA JUGA: Aksi Solidaritas Arianto Tawakal di Semarang, Mahasiswa Ingatkan Kasus Iko Juliant: Polisi Harus Masuk Pidana Umum
Alasannya, kata Kevin, pengelolaan SPPG atau dapur MBG ada di tangan ahli gizi, akuntan, tenaga pendidik, dan profesi lain yang mineral.
“Tuntutan yang kedua, kami menarik paksa semua kawan-kawan dari polisi se-Indonesia untuk janganlah ikut ke dalam bentuk program MBG ini. Karena ini merupakan sebuah wewenang yang harus terlimpah ke alhi gizi, ke akuntan, ke tenaga pendidik, dan lain-lainnya,” ujar Kevin di sela-sela aksi.
Bahkan, Kevin menyinggung polisi yang turut serta dalam program MBG sama saja dengan divisi keamanan yang mengambil alih tugas seorang divisi konsumsi di dalam sebuah kepanitiaan.
“Polisi, seperti kawan saya sampaikan, jika kita bicara dalam sebuah kepanitiaan, yang harusnya polisi sebagai divisi keamanan, mereka malah mengambil job desk dari divisi konsumsi. Kan tidak fair rasa-rasanya karena sudah ada orang yang menduduki divisi konsumsi tersebut,” sambung Kevin.
Tajuk Aksi “Reformasi Polri”, Mahasiswa Singgung Progres Mandek Sejak Demo Agustus 2025
Kevin menyebut, aksi tersebut mengusung tajuk besar Reformasi Polri. Ia mengatakan gelombang protes terhadap institusi kepolisian tidak hanya terjadi di Kota Semarang, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
“Di sini kami berhasil mengumpulkan massa aksi kurang lebih sekitar 300 sampai 400 mahasiswa terdata terakhir, tidak tahu jika ada yang menyusul kembali,” ujar Kevin.
Ia menegaskan, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan agenda reformasi Polri yang sempat digaungkan pada Agustus 2025 lalu.
“Kami di sini menggugat, kami menuntut di mana progres dan juga bentuk keberjalanan dan keberlanjutan dari reformasi Polri pada Agustus tahun lalu,” katanya.
Menurut Kevin, momentum aksi kali ini dianggap tepat lantaran kemarahan publik kembali menguat di berbagai wilayah Indonesia.
“Kawan-kawan dari seluruh penjuru di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, saya rasa semua murka, saya rasa semua marah, saya rasa semuanya menggaungkan 1312, ACAB, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Kevin berharap aksi di Semarang tidak berujung ricuh.
“Saya berharap aksi yang kami lakukan pada sore hari ini tidak berujung seperti di Jogja pada beberapa waktu silam, yang berujung kekerasan, ini merupakan awal gerbang kami. Apalagi ini bulan Ramadan, tidak enak jika kita mengadakan sebuah ke-chaos-an dan menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar,” tegas Kevin.
BACA JUGA: DPR RI Soroti Dugaan SPPG Polri di Jateng Paksa Sekolah Tak Pilih Dapur MBG Lain: Brebes-Grobogan
Kevin membenarkan, kematian Arianto Tawakal menjadi pemantik utama aksi kali ini. “Benar, jadi tajuk utama yang memantik masalah ini adalah fakta polisi yang membunuh pelajar di Maluku dengan helm. Nah, itu menjadi pemantik awal,” katanya.
Ia menyebut, sejak kasus tersebut mencuat, diskursus soal reformasi Polri kembali menguat dan memunculkan efek domino terhadap kasus-kasus sebelumnya.
“Dari tajuk tersebut menimbulkan efek domino pada kasus polisi sebelumnya. Karena kasus polisi Jawa Tengah seperti kematian Gamma, Iko, dosen Untag, kriminalisasi kasus Mayday dan demo Agustus, semuanya masih menghantui perasaan dan hati kita. Dan itu kembali kami ungkit,” ujar Kevin.
Kevin menilai belum ada bentuk evaluasi yang jelas dari institusi kepolisian atas beragam kasus tersebut.
“Mereka masih belum menunjukkan bentuk rasa bersalah. Mereka masih belum menunjukkan rasa evaluasi mereka. Nah, mungkin di sini kami pelan-pelan. Kami tidak mau menekan, kami hanya berusaha bersuara,” katanya.
Ia berharap aparat kepolisian, khususnya di Jawa Tengah, dapat mendengar aspirasi mahasiswa.
“Semoga setelah ini polisi-polisi terutama di Jawa Tengah bisa mendengar apa yang kami inginkan, bisa melihat apa yang kawan-kawan rasakan dan juga bisa kembali pada jalan yang kita inginkan,” lanjut Kevin.
Mahasiswa Siap jika Polisi Ajak Audiensi, Klaim Telah Susun Kajian Reformasi Polri
Terkait komunikasi dengan kepolisian, Kevin mengakui hingga kini belum ada diskusi resmi antara mahasiswa dan pihak kepolisian dari Polda Jawa Tengah.
“Belum ada. Jadi memang kami sejauh ini hanya bermain lewat jalur intelektual. Kami mengeluarkan propaganda kemudian kajian-kajian intelektual dan strategis,” ujarnya.
Ia menyebut, mahasiswa telah menghimpun kajian reformasi Polri dari 15 lembaga di Semarang Raya untuk dirumuskan menjadi poin tuntutan.
“Bahkan kami mengumpulkan kajian terkait reformasi Polri dari ke-15 lembaga yang ada di Semarang Raya. Dari main point tersebut kami coba singkatkan menjadi tuntutan-tuntutan buat reformasi Polri ke depannya,” jelasnya.
Kevin menambahkan, mahasiswa mendorong reformasi struktural dalam tubuh Polri, termasuk melibatkan lembaga pengawas eksternal.
“Kami mengetuk dari reformasi strukturalisasi. Biarkan ini diurus oleh Propam, biarkan ini diurus oleh DPR Komisi III dan lain-lainnya yang memang berurusan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Meski terus mengkritik, Kevin menegaskan mahasiswa terbuka untuk berdialog jika pihak kepolisian bersedia.
“Jadi kami siap nantinya ketika polisi menanggapi permasalahan ini, kami siap beraudiensi, kita duduk. Kami bicarakan apa yang ingin polisi lakukan dalam jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang terkait reformasi Polri ini. Mahasiswa pun siap. Kami tidak hanya mengkritik, kami juga memberikan saran,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
