SEMARANG, beritajateng.tv – Selain mendesak reformasi Polri dan wujud solidaritas atas kematian pelajar MTsN 1 Maluku, Arianto Tawakal (14), yang tewas dilempar helm oleh seorang polisi, muncul tuntutan lainnya dalam aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di depan Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 26 Februari 2026 sore.
Tuntutan itu ialah meminta seluruh polisi di Indonesia untuk tak terlibat atau mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 13 Februari 2026, Polri sendiri telah membangun total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan target perluasan hingga 1.500 unit.
Rincian status 1.179 SPPG Polri tersebut meliputi 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan target rampung pada Maret 2026, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking peletakan batu pertama.
Desakan agar polisi mundur dari program MBG itu muncul dari Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi BEM Semarang Raya, Kevin. Mahasiswa asal Politeknik Negeri Semarang (Polines) itu menuntut agar seluruh polisi di Indonesia tak ikut-ikutan dalam program MBG.
BACA JUGA: Aksi Solidaritas Arianto Tawakal di Semarang, Mahasiswa Ingatkan Kasus Iko Juliant: Polisi Harus Masuk Pidana Umum
Alasannya, kata Kevin, pengelolaan SPPG atau dapur MBG ada di tangan ahli gizi, akuntan, tenaga pendidik, dan profesi lain yang mineral.
“Tuntutan yang kedua, kami menarik paksa semua kawan-kawan dari polisi se-Indonesia untuk janganlah ikut ke dalam bentuk program MBG ini. Karena ini merupakan sebuah wewenang yang harus terlimpah ke alhi gizi, ke akuntan, ke tenaga pendidik, dan lain-lainnya,” ujar Kevin di sela-sela aksi.
Bahkan, Kevin menyinggung polisi yang turut serta dalam program MBG sama saja dengan divisi keamanan yang mengambil alih tugas seorang divisi konsumsi di dalam sebuah kepanitiaan.
