SEMARANG, beritajateng.tv – Nasib calon presiden (Capres) usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang kalah telak oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran usai Pilpres menuai pertanyaan.
Per Senin, 19 Februari 2024 pukul 14.00 WIB, suara Ganjar-Mahfud secara nasional hanya 17,26 persen atau sebanyak 16.415.215 suara. Jumlah ini tersalip oleh paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 24,33 persen atau 23.139.856 suara.
Sementara Prabowo-Gibran jauh memimpin dan berpotensi menang satu putaran dengan perolehan suara 58,4 persen atau 55.537.265 suara.
Pasca Pilpres berlangsung, ke mana Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berlabuh pun banyak dipertanyakan. Karier politik keempat tokoh itu pun disoroti oleh pengamat politik asal Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman.
BACA JUGA: Ganjar Babak Belur di Kandang Sendiri, Pengamat Ungkap Banyak Faktor Kekalahan 03 di Jateng
Berbeda dengan Ganjar, Anies yang pernah menjabat satu kali sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 masih sangat memungkinkan, menurut Wahid, untuk kembali memimpin wilayah tersebut. Lalu, bagaimana nasib Ganjar Pranowo yang sudah habis kesempatannya untuk memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur?
Nasib Ganjar seusai Pilpres
Perihal nasib Ganjar, Wahid pun angkat bicara. Hal yang pasti baginya, apa pun bisa terjadi usai Pilpres 2024 berlangsung. Terlebih, hingga saat ini PDI Perjuangan belum secara resmi mendeklarasikan partainya sebagai oposisi atau menjadi bagian pemerintahan.
“Saya kira memang kita masih harus melihat pasca Pilpres ini, bagaimana dinamika koalisi di tingkat pemerintahannya,” ungkap Wahid saat beritajateng.tv hubungi Minggu, 18 Februari 2024 sore.
Wahid memberikan kilas balik Pilpres 2019 lalu, di mana Presiden RI, Joko Widodo berhasil merangkul partai berseberangan untuk masuk ke pemerintahannya.
“Berkaca dari Pilpres sebelumnya, partai yang berseberangan, partai yang berbeda dukungan pun pasca Pilpres bisa jadi bagian dari gerbong pemerintah. Mungkin ada satu, dua partai yang di luar pemerintah ya, ini juga sangat mungkin semuanya,” sambung Wahid.
Terkait jabatan politik atau publik yang akan Ganjar miliki, Wahid menyebut hal itu bergantung pada PDI Perjuangan nantinya.
Jika PDI Perjuangan memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, maka tak menutup kemungkinan juga bagi Ganjar untuk mendapatkan distribusi jabatan publik.
“Tidak mustahil PDIP menjadi bagian dari pemerintahan 5 tahun ke depan, meskipun ada kemungkinan juga tidak terjadi. Ketika partai ini membangun koalisi di pemerintahan pasca Pilpres, itu akan berpengaruh pada distribusi jabatan publik terhadap kadernya, termasuk Ganjar,” terang Wahid.
Namun jika partai banteng itu memutuskan untuk berada pada oposisi, Wahid menilai tak banyak yang bisa menyelamatkan Ganjar. Terlebih, menurutnya, jika harus bertarung lagi dalam pertempuran elektoral, akan banyak kesulitan yang Ganjar Pranowo akan hadapi. Tak terkecuali pemenangan yang akan internal PDI Perjuangan itu sendiri lakukan.
“Kita juga harus melihat catatan daya terima elektabilitas Ganjar terhadap PDIP. Di mata publik dia populer, tapi kita harus melihat, kalau bicara kabinet dan event elektoral berikutnya itu berbeda. Dulu kita juga ingat ada Pak Pacul yang menolak paling keras terhadap Ganjar,” tandas Wahid. (*)
Editor: Farah Nazila
