SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), mendorong agar pengelolaan industri garam tetap berada di tangan rakyat. Penguatan koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut menjadi kunci agar potensi besar ini tidak dikuasai oleh investor swasta.
Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyebut potensi garam di Jawa Tengah mencapai 1 juta ton per tahun. Namun, saat ini yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 50 persen dari total kapasitas lahan yang tersedia.
Menanggapi hal itu, Kepala DKP Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengingatkan agar investasi di sektor garam tidak tergesa-gesa dibuka untuk pihak swasta. Hal itu Endi ungkap saat beritajateng.tv konfirmasi via WhatsApp, Kamis, 9 Oktober 2025.
BACA JUGA: Jawa Tengah Siap Jadi Lumbung Garam Nasional, Potensi Capai 1 Juta Ton per Tahun
Endi khawatir apabila swasta beroleh izin untuk mengelola sektor garam di Jawa Tengah, koperasi dan BUMD maupun industri rakyat lainnya akan sulit bersaing.
“Kalau bisa, Jateng jangan buru-buru membuka investasi sektor garam. Kita kerjakan saja dulu oleh koperasi dan BUMD dengan mengoptimalkan potensi kita. Nanti kalau sudah kasih ke swasta, khawatirnya malah nanti kita enggak mampu bersaing dengan mereka,” ujar Endi.
Terlebih, kata Endi, produksi garam sebenarnya tidak memerlukan modal besar. Ia menuturkan, prosesnya cukup memanfaatkan air asin dari laut dan geo membrane berbahan plastik LDPE senilai sekitar Rp11 juta per hektare.
Tak banyak industri garam punya washing plant, Endi soroti DAK sektor kelautan dan perikanan yang tak cair
Endi menyebut tantangan besar justru ada pada tahap pascapanen, utamanya fasilitas washing plant atau alat pencuci garam yang jumlahnya masih sangat terbatas karena mahalnya biaya pengadaan.
Kondisi itu, kata dia, semakin parah dengan tidak cairnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kelautan dan perikanan. Endi mengungkap absennya DAK membuat pemerintah daerah kesulitan menambah fasilitas pengolahan pascapanen.
“Selama ini pembiayaannya melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota, karena DAK tidak cair dan tahun depan kemungkinan juga tidak ada, maka kami harap ada channeling lain, bisa kredit lunak atau bantuan pemerintah pusat,” ungkapnya.
BACA JUGA: Prabowo Targetkan Swasembada 2027, Pengusaha Jatim Dorong Penambahan Lahan Produksi Garam di Jateng
Ia menuturkan, fasilitas washing plant sangat penting untuk meningkatkan kadar NaCl garam hingga di atas 97 persen agar bisa masuk pasar industri.
“Garam itu cucinya tiga kali agar bersih dan sesuai kebutuhan industri. Untuk konsumsi perlu injeksi dengan yodium, tapi untuk industri tidak perlu,” bebernya.
Kebutuhan garam di Jateng capai 119 ribu ton, produksinya masih di bawah 50 persen
Saat ini, kata Endi, baru segelintir koperasi di Jawa Tengah yang memiliki fasilitas washing plant. Di antaranya, Koperasi Mutiara Laut Mandiri di Pati dengan kapasitas 6 ribu ton per tahun dan Koperasi Tani Sari Makmur di Kalirembang dengan kapasitas 7,5 ribu ton per tahun.
Padahal, kebutuhan garam di Jawa Tengah mencapai sekitar 119 ribu ton per tahun, yang terdiri dari 90 ribu ton untuk industri dan 33 ribu ton untuk konsumsi. Endi pun membenarkan angka pemenuhannya juga masih di bawah 50 persen.
Endi menegaskan, fasilitas washing plant seharusnya tidak semata-mata kelompok modal besar yang menguasai. Dengan pola pengelolaan berbasis koperasi, petani garam dapat memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan. Mereka juga tidak lagi menjual garam mentah dengan harga rendah.
“Jangan sampai washing plant itu pemiliknya orang yang punya uang saja, tapi koperasi juga kelola agar keuntungan bisa rakyat rasakan. Intinya adalah ekonomi kerakyatan, yang mana koperasi bisa membawahi kelompok dan desa agar hasilnya lebih berdaya saing,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
