JAKARTA, beritajateng.tv – Langkah politik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali memicu sorotan tajam publik. Pihaknya melayangkan gugatan Moeldoko terhadap Menkumham Yasonna Laoly terkait penolakan kepengurusan KLB Deli Serdang.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat AS Sukawijaya menyayangkan keputusan Moeldoko mengajukan gugatan ke PTUN. Pria yang akrab dengan sapaan Yoyok Sukawi ini menilai langkah tersebut mengabaikan kondisi penanganan krisis kesehatan nasional.
BACA JUGA : Liluk dan Yoyok Sukawi Kandidat Ketua Demokrat Kota Semarang, Keputusan Akhir Ada di DPP
Sorotan Tajam Gugatan Moeldoko Terhadap Menkumham
Yoyok menegaskan bahwa pemerintah bersama jajaran pejabat seharusnya memprioritaskan penanganan lonjakan kasus virus korona. Pihaknya menilai ambisi politik pribadi telah mengalihkan fokus dari keselamatan seluruh masyarakat.
“Angka Covid masih tinggi, masih sempat-sempatnya mengurus KLB bodong,” tegas Yoyok Sukawi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra turut menyampaikan pandangan senada. Beliau menilai tindakan Kepala Staf Kepresidenan tersebut mencerminkan sikap memalukan serta tidak menunjukkan kepedulian sosial.
“KSP Moeldoko seharusnya fokus membantu Presiden mengatasi pandemi,” kata Herzaky.
Herzaky menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mengerahkan seluruh energi guna menekan angka penularan gelombang kedua. Namun, tindakan Moeldoko menggugat menteri justru memecah konsentrasi kerja serta komitmen pelayanan publik pemerintah.
“Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas sebagai pejabat,” tambah Herzaky.
Selain itu, Herzaky menilai gugatan hukum tersebut memperlihatkan ketidaktaatan pejabat negara terhadap keputusan resmi kementerian. Langkah nekat ini dinilai menyita waktu serta sumber daya lembaga peradilan yang sangat berharga.
“KSP Moeldoko sebenarnya menunjukkan ketidaktaatan kepada hukum,” kritik Herzaky.
Keputusan Menkumham menolak hasil KLB Deli Serdang sebenarnya sudah berlandaskan aturan hukum serta AD/ART partai. Kemenkumham menyatakan berkas permohonan pihak KLB tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang berlaku.
BACA JUGA: Anggota Komisi D DPRD Fraksi Demokrat Meninggal Dunia, KPU Blora Tunggu Usulan PAW
“Menkumham telah menolak meratifikasi KLB karena tidak memenuhi persyaratan,” tegas Herzaky.
