SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jumat, 19 Juni 2026.
š¯–£idampingi Mohammad Saleh, Menteri Bahlil meresmikan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri.
Saleh menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung implementasi program tersebut. Menurutnya, program ini sangat penting karena aksis listrik menjadi hak dasar masyarakat yang harus š¯–½inikmati secara merata hingga ke pelosok desa.
BACA JUGA:Ā Mohammad Saleh Dampingi Menteri Wihaji, Pantau Progres Distribusi MBG 3B di Purworejo
“Kami sangat bersyukur masyarakat bisa menikmati listrik gratis dan bisa beraktivitas di malam hari tanpa harus nyalur listrik dari tetangga atau menggunakan senter lagi,” ungkap Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Sementara itu, Bahlil mengungkapkan bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi alasan utama percepatan Program Lisdes yang saat ini terus š¯–½igencarkan di berbagai daerah.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil.
Bahlil Kecil Pernah Hidup Tanpa Listrik di Papua
Bahlil mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan persoalan elektrifikasi karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil di Papua. Bahkan, š¯–½irinya baru menikmati aliran listrik ketika duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa akses listrik tidak boleh hanya š¯–½inikmati masyarakat perkotaan. Warga di desa, dusun, hingga wilayah terluar Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan energi yang layak.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa keterbatasan akses listrik hanya terjadi di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan pun masih terdapat permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” ungkapnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
