- April 2026 (20,4% wilayah)
Meliputi Kabupaten Rembang, Kepulauan Karimunjawa, sebagian besar Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Demak. Termasuk pula sebagian Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, serta Kota Semarang. - Mei 2026 (66,7% wilayah)
Mencakup Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.
lass=”yoast-text-mark” />>Selain itu, mencakup Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, serta sebagian besar Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Wonogiri. - Juni 2026 (12,9% wilayah)
Meliputi Kabupaten Purbalingga, sebagian besar Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara, serta sebagian Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan wilayah lainnya.
Sementara itu, daerah dengan durasi kemarau lebih singkat (10–12 dasarian) diprediksi terjadi di Kabupaten Purbalingga, sebagian besar Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara, serta sebagian wilayah pesisir selatan dan pegunungan tengah.
Puncak Musim Kemarau 2026
Puncak kemarau di Jawa Tengah juga terjadi secara bertahap:
- Juli 2026
Terjadi di Kota Surakarta, sebagian besar Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora, serta sebagian Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. - Agustus 2026
Menjadi puncak bagi mayoritas wilayah, termasuk Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Magelang, serta wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, hingga Kabupaten Cilacap dan kawasan Banyumas Raya. - September 2026
Puncak kemarau paling akhir diprediksi terjadi di Kepulauan Karimunjawa.
BACA JUGA: Sumuk! Kota Semarang Pernah Capai Suhu 39,5 Derajat saat Kemarau, Ini Puncaknya Menurut BMKG
Dengan durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya, BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi potensi krisis air bersih, terutama di wilayah rawan kekeringan. Pemerintah daerah dan warga perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas. (*)
