SEMARANG, beritajateng.tv – Permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah tampaknya tak pernah usai.
Kali ini, sekitar 600 guru PPPK tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah menuntut relokasi penempatan secepatnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Alasannya pun beragam. Mulai dari jarak sekolah sangat jauh dengan domisili, kurang jam mengajar atau nol jam, hingga mengajar mata pelajaran (mapel) yang tidak sesuai dengan SK.
Perwakilan Forum Relokasi PPPK Guru Jawa Tengah, Taofiq Hadiyanto, mengungkap ada sekitar 300 guru PPPK yang bermasalah dengan jarak ke tempat mengajar.
Saat beritajateng.tv jumpai di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 21 Juli 2025, Taofiq merinci jumlah PPPK guru yang bermasalah dan perlu relokasi di Jateng.
“Menurut data kami sekitar 300-an lebih itu yang jarak, 150-an yang nol jam atau kurang jam. Sisanya adalah yang mengajar tidak sesuai SK atau SK tidak linier,” ungkap Taofiq.
BACA JUGA: DPRD Jateng Tegaskan Komitmen Anggarkan Penempatan 1.411 Guru Swasta PPPK Lulus PG 2021 di Tahun 2026
Taofiq yang merupakan guru di salah satu SMA Negeri di Demak itu menyebut ada salah satu rekannya yang berdomisili di Cilacap, namun mengajar di Rembang.
“Cilacap ke Rembang itu kurang lebih 550 kilometer. Kalau PP [pulang pergi] saja itu sudah seribu kilometer lebih, dia pulang setiap minggu. Kita ada sebutannya “PJKA” alias Pulang Jumat Kembali Ahad,” tuturnya.
Menurutnya, jarak mengajar yang jauh dengan domisili itu merupakan suatu masalah yang besar bagi guru PPPK. Alasannya, kata Taofiq, gaji mereka harus teralihkan untuk menyewa hunian seperti indekos maupun ongkos transportasi.
Terlebih, kata dia, tak sedikit guru PPPK yang Tunjangan Profesi Guru atau TPG-nya belum cair lantaran jam kerja yang kurang.
“Bagaimana mau sejahtera kalau domisilinya saja sudah jauh, otomatis kan dapurnya double. Harus ngekos, harus cari makan lagi. Sementara yang jarak rumah dan sekolahnya jauh saja ada yang nol jam, kan TPG-nya tidak cair,”terangnya.
Mengajar tak linear, ada guru olahraga ajar mapel TIK hingga sosiologi
Tak hanya masalah jarak, Taofiq juga menuturkan banyak guru PPPK tingkat SMA/SMK negeri di Jateng yang mengajar tak sesuai dengan SK kompetensinya.
Bahkan, tutur Taofiq, ada guru yang sertifikasinya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) namun mengajar bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
“Sudah berapa tahun pun kalau tidak ada guru yang pensiun atau mutasi, maka tidak bakal cair TPG-nya [karena mapel yang diajar tidak sesuai dengan SK],” terangnya.
Taofiq menuturkan, bidang tidak linier terbanyak ada di teknik dan olahraga.
“Ada yang ngajar sosiologi tapi sertifnya PJOK, padahal kebutuhan sekolah itu sebenarnya adalah guru sosiologi, tapi ketika penempatan itu malah dapat guru olahraga. Ini kan tidak match, maka kalau dipaksakan sampai kapanpun TPG-nya tidak bakal cair,” tegas dia.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Serahkan SK Pengangkatan kepada 3.947 CPNS dan PPPK di Pemprov Jateng
Bahkan, Taofiq mengungkap ada sekolah yang tak memiliki jurusan teknik elektro atau kelistrikan namun mendapat penempatan guru teknik elektro.
“Padahal sekolah itu sebenarnya tidak ada jurusan teknik elektro, yang ada akuntansi. Lah ini gimana?,” bebernya.
Menurut keterangannya, guru yang salah penempatan itu terjadi merata di 35 kabupaten/kota se-Jateng, tak terkecuali di Kota Semarang.
“Kalau di Jawa Tengah persebarannya merata, di Kota Semarang juga ada, di Demak juga ada, di Pati, Kudus, Semarang itu juga ada,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
