Akibatnya, banjir justru terjadi semakin sering dan semakin parah dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan pola berulang dalam penanganan bencana di berbagai daerah.
“Setiap tahun banjir intensitasnya makin tinggi, frekuensinya makin besar. Setiap ada banjir di Sumatera, longsor di Cisarua, kita selalu bilang ini persoalan alih fungsi lahan di hulu. Tapi ketika banjir itu surut, surut pula pemikiran itu,” katanya.
Sudharto menyimpulkan bahwa apa yang selama ini dilakukan pemerintah memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Ia menekankan perlunya pendekatan naturalisasi yang berjalan seiring dengan normalisasi. Naturalisasi, menurutnya, berfokus pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu.
“It is necessary what we have done so far, but insufficient. Tidak cukup, yang perlu dibarengi adalah naturalisasi. Naturalisasi itu penghijauan, meningkatkan vegetasi, meningkatkan indeks kualitas lahan,” jelas Sudharto.
BACA JUGA: Atasi Banjir Pantura, Pemprov Jateng Ajukan Bantuan Pusat: Demak Rp1,7 Triliun, Pekalongan Rp1,5 Triliun
Dengan vegetasi yang memadai, menurutnya, daya serap air meningkat dan kemampuan tanah mencegah erosi menjadi lebih baik.
“Reforestasi, sumur resapan, biopori. Tapi yang paling urgen adalah menata kembali tata ruang kita,” tegas Sudharto.
Ia menilai penataan ruang perlu evaluasi secara menyeluruh, terutama ketika suatu wilayah telah melampaui daya dukung lingkungannya.
“Kalau sebuah ruang daya dukungnya sudah terlampaui, harus pemetaan ulang. Mana yang boleh untuk budi daya, mana yang harus konservasi. Itu sangat penting,” katanya.
Sudharto menekankan, banjir dan longsor sejatinya merupakan indikator bahwa daya dukung lingkungan telah terlampaui. Ia mengingatkan bahwa prinsip tersebut sebenarnya sudah teramanatkan dalam undang-undang.
“Banjir itu indikasi daya dukung lingkungan terlampaui. Longsor juga indikasi daya dukung lingkungan terlampaui. Maka kegiatan di sana harus kendalikan, bahkan kalau perlu hentikan. Itu amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Sudharto.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, ia menegaskan setiap penyusunan rencana tata ruang maupun RPJMD wajib dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
