SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pencabutan izin usaha pertambangan PT Dinar Batu Agung (DBA) yang beroperasi di Bukit Jenar, Desa Baseh, Kabupaten Banyumas. Usulan tersebut disampaikan setelah hasil evaluasi menunjukkan perusahaan tidak tertib secara administrasi, teknis, dan lingkungan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan rekomendasi pencabutan izin tersebut telah tersepakati dalam rapat lintas instansi dan pihaknya ajukan secara resmi melalui mekanisme yang berlaku.
“Sudah kami usulkan untuk pencabutan. Iya, yang PT Dinar Batu Agung,” kata Agus saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Rabu, 28 Januari 2026.
Agus menjelaskan, rekomendasi pencabutan izin PT DBA merupakan hasil rapat bersama pada 12 Januari 2026. Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Kementerian Kehutanan, serta unsur penegakan hukum kehutanan.
“Rapatnya tanggal 12, melibatkan semua lini. Termasuk kabupaten, provinsi, pusat. Rekomendasinya dikirimkan tanggal 20 Januari,” ujarnya.
BACA JUGA: Warga Baseh Banyumas Protes Tambang PT DBA, Dinas ESDM Jateng: Sudah Kami Tindak Sebelum Viral
Rekomendasi pencabutan izin tersebut disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak penerbit izin, dengan tembusan ke Kementerian ESDM.
Agus menegaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin tambang yang diterbitkan pemerintah pusat.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bisa mencabut izin itu hanya pemberi izin, atasan pemberi izin, atau atas perintah pengadilan. Karena penerbitnya Kementerian Investasi, maka kami mengusulkan pencabutan melalui PTSP ke pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, ESDM Jawa Tengah sempat membekukan izin PT Keluarga Sejahtera Bumindo (KSB). Agus memastikan tidak ada rekomendasi pencabutan izin terhadap PT KSB.
“Kalau PT KSB itu front tambangnya sudah mereka benahi. Dampaknya tidak ke masyarakat. Untuk keselamatan tambang sudah mereka perbaiki dan masih sesuai izin, jadi tidak ada reokmendasi pencabutan,” katanya.
