Farid menambahkan, Panitia Pilkades Wonokerto, ada dugaan tendensi untuk menghalang halangi agar Hani tidak bisa ikut dalam Pilkades Wonokerto dari pihak tertentu.
”Tentunya hal ini menambah kecurigaan kami kalau panitia tidak menjalankan tugas dengan profesional dan independent. Karena klien kami sudah melakukan upaya administrasi, maka kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya lanjutan yakni melakukan gugatan Ke PTUN Semarang, biar nanti Pengadilan yang akan memutus jika terbukti panitia telah telah melakukan pelanggaran hukum maka setelah selesai gugatan PTUN,” tambah Farid.
Seperti diberitakan sebelumnya, Siti Hani Aisyah, salah satu Bakal Calon Kepala Desa Wonokerto, dinyatakan gagal oleh panitia, lantaran kurangnya salah satu dokumen, meskipun sebelumnya semua persyaratan sudah mendapat checklis panitia.
Atas kejadian yang dialaminya tersebut, Hani mengajukan keberatan ke Dinpermades, yang langsung menindaklanjuti dengan merekomendasi Panitia untuk melanjutkan pencalonan Hani.
Ironisnya, meski sudah ada rekomendasi dari Dinpermades, dengan diketahui PJ Sekda Demak yang juga selaku Ketua Panitia Pilkades tingkat kabupaten, namun panitia Pilkades Wonokerto, tetap bersikukuh tidak melanjutkan Siti Hani Aisyah dalam pencalonan Pilkades Wonokerto. (BW/El)
