Jateng

Paripurna DPRD Blora Jadi Momen Perpisahan Sekda Komang, Bupati Bahas DBH hingga Kekeringan

×

Paripurna DPRD Blora Jadi Momen Perpisahan Sekda Komang, Bupati Bahas DBH hingga Kekeringan

Sebarkan artikel ini
Komang Blora
Bupati Blora, Arief Rohman (tengah kiri), dan Sekda Blora, Komang Gede Irawadi (kanan), berfoto bersama jajaran Legislatif Blora. (Heri/beritajateng.tv)

BLORA, beritajateng.tv – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa, 28 Juli 2026, berlangsung dengan suasana berbeda. Di sela agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, seluruh fraksi kompak menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang akan memasuki masa purna tugas mulai 1 Agustus 2026.

Paripurna yang ԁipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, itu menjadi rapat terakhir yang ԁihadiri Komang dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kabupaten Blora.

Seluruh fraksi DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora.

Dalam rapat yang sama, Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.

Arief mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik yang ԁisampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terkait pendapatan daerah, Arief mengungkapkan adanya respons positif dari pemerintah pusat mengenai potensi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, Pemkab Blora juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk melalui rencana pemisahan organisasi yang menangani pendapatan dari pengelolaan keuangan dan aset agar lebih fokus.

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Arief menjelaskan nilainya mencapai Rp90,57 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas SiLPA terikat sekitar Rp34 miliar dan SiLPA bebas sekitar Rp56 miliar.

BACA JUGA: Kemarau Panjang, Warga Blora Antre Bantuan Air Bersih

Sementara sekitar Rp41 miliar yang belum teralokasi akan ԁibahas dalam perubahan anggaran. Dengan prioritas mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada sektor belanja, Arief mengatakan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan terus ԁioptimalkan sesuai ketentuan. Utamanya untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah.

Menindaklanjuti aspirasi DPRD terkait pembangunan infrastruktur, Arief meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memasukkan sebelas usulan prioritas DPRD ke dalam skala prioritas, baik pada perubahan APBD maupun penyusunan APBD 2027.

Menghadapi musim kemarau, Arief menyebut beberapa wilayah di Blora bagian selatan, seperti Doplang dan Randublatung, mulai mengalami kekeringan.

Ia meminta BPBD, PDAM, OPD terkait, DPRD, serta berbagai pihak terus berkoordinasi agar ԁistribusi bantuan air bersih dapat ԁilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di bidang kesehatan, Arief menyoroti masih banyaknya peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berstatus nonaktif akibat pembaruan data nasional.

Ia meminta OPD terkait mempercepat verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga yang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan.

Mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga akan terus ԁisempurnakan.

BACA JUGA: Tempuran Waduk Fest 2026 Angkat Potensi Blora ke Panggung Dunia, Bupati Dorong Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Sementara di sektor pertanian, Pemkab Blora akan terus menggencarkan pengendalian hama tikus melalui pemasangan perangkap, pelestarian burung hantu sebagai predator alami, hingga pengembangan pertanian organik.

Menurut Arief, pertanian organik menjadi salah satu solusi untuk menekan serangan hama sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemkab juga berkomitmen mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik dengan memanfaatkan potensi pupuk organik dari kotoran ternak.

Selain itu, Arief menegaskan komitmen Pemkab Blora menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terutama terkait pelaksanaan pembangunan fisik, melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan.

“Terima kasih atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan rekomendasi menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” kata Arief.

Dalam rapat tersebut juga ԁilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Blora dan DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta kesepakatan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blora. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp