BLORA, beritajateng.tv – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa, 28 Juli 2026, berlangsung dengan suasana berbeda. Di sela agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, seluruh fraksi kompak menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang akan memasuki masa purna tugas mulai 1 Agustus 2026.
Paripurna yang ԁipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, itu menjadi rapat terakhir yang ԁihadiri Komang dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kabupaten Blora.
Seluruh fraksi DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam rapat yang sama, Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
Arief mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik yang ԁisampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Terkait pendapatan daerah, Arief mengungkapkan adanya respons positif dari pemerintah pusat mengenai potensi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain itu, Pemkab Blora juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk melalui rencana pemisahan organisasi yang menangani pendapatan dari pengelolaan keuangan dan aset agar lebih fokus.
Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Arief menjelaskan nilainya mencapai Rp90,57 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas SiLPA terikat sekitar Rp34 miliar dan SiLPA bebas sekitar Rp56 miliar.
BACA JUGA: Kemarau Panjang, Warga Blora Antre Bantuan Air Bersih
Sementara sekitar Rp41 miliar yang belum teralokasi akan ԁibahas dalam perubahan anggaran. Dengan prioritas mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada sektor belanja, Arief mengatakan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan terus ԁioptimalkan sesuai ketentuan. Utamanya untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah.
Menindaklanjuti aspirasi DPRD terkait pembangunan infrastruktur, Arief meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memasukkan sebelas usulan prioritas DPRD ke dalam skala prioritas, baik pada perubahan APBD maupun penyusunan APBD 2027.
