MAKASSAR, 11/3 (beritajateng.tv) – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Dr Mawartih Susanty, SpP di rumah dinasnya di daerah RSUD Nabire, Papua beberapa hari lalu. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), keluarga, teman, serta semua orang yang mengenal almarhumah.
“Kami semua bangga dengan sejawat Dr Mawar, dedikasi yang luar biasa dalam pengabdian profesinya. Selamat jalan sejawat terbaik, jasa dan pengabdian sejawat akan selalu dikenang,” kata Ketua PB IDI DR dr Mohammad Adib Khumaidi SpOT, Sabtu (11/3/2023).
Adib menambahkan, PB IDI sudah berkoordinasi dengan Ketua IDI Cabang Nabire dan Ketua IDI Wilayah Papua dan akan terus mengawal investigasi penyebab kematian almarhumah dr Mawartih.
”Mengenai informasi penyebab kematian yang beredar di media dan sosial media, kami meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman hasil otopsi untuk menghindari misinformasi,” katanya.
Jenasah Dr Mawartih sudah diterbangkan dari Nabire ke Makassar dan tengah diotopsi atas izin keluarga.
Ketua IDI Cabang Nabire Dr. Oktovianus Saranga, SpOG, mengatakan, IDI Cabang Nabire sangat berduka dan kehilangan atas meninggalnya Dr Mawartih Susanty, SpP. Dokter tersebut sudah berdinas sejak 5 tahun lalu di Nabire.
“Tak hanya sebagai dokter spesialis paru satu-satunya di Nabire, beliau banyak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang diadakan oleh IDI maupun pemerintah setempat. Beliau juga dikenal ramah dan selalu menolong orang. IDI Nabire siap membantu penyelidikan penyebab meninggalnya beliau,” ujarnya.
PB IDI juga mengingatkan bahwa perihal jaminan keamanan dan keselamatan ini sudah diminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian penting.
Sebelumnya juga ada dokter Soeko yang meninggal saat peristiwa kerusuhan Wamena tahun 2019 serta kekerasan yang terjadi pada sejumlah tenaga kesehatan dan penyerangan pada fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang, Papua pada tahun 2021.
PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.
“Hal ini penting untuk mengatasi kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah konflik,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur termasuk akses menuju fasilitas kesehatan sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.
Adib menambahkan, PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia. Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
