Sementara itu, Kajati Jateng, Hendro Dewanto, menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif sebagai mitra strategis memperkuat legalitas dan tata kelola Pegadaian.
Menurutnya, kerja sama ini merupakan implementasi nyata dari mandat Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021.
“Kami hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum. Tetapi sebagai mitra yang siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan. Ini bagian dari tanggung jawab kami dalam mendukung BUMN menjalankan peran strategisnya bagi negara,” tegas Hendro.
Hendro juga merinci lima ruang lingkup kerja sama yang akan berjalan. Yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum.
Lima aspek ini menjadi panduan utama dalam menyikapi kompleksitas hukum yang semakin dinamis dan beragam.
Ia turut menekankan pentingnya profesionalisme jaksa pengacara negara dalam memberikan respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan mitra kerja, termasuk Pegadaian.
Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Kerja sama ini menjadi contoh konkret sinergi antara Badan Usaha Milik Negara dan lembaga penegak hukum dapat menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kualitas tata kelola, kepatuhan hukum, dan pelayanan publik yang prima.
Dengan kemitraan ini, PT Pegadaian Kanwil XI Semarang menegaskan komitmennya untuk terus melangkah ke depan sebagai institusi yang tidak hanya unggul secara bisnis, namun juga kuat secara hukum dan etika. (*)
Editor: Elly Amaliyah
