Ia pun menyoroti pekerja honorer DSA di Jawa Timur dan Jawa Barat yang bisa terangkat sebagai PPPK.
“Kenapa tidak? Di Jabar dan Jatim gak ada kendala, tapi kenapa di Jateng ada masalah? itu tanda tanya buat kami,” tegasnya.
BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi Ujian PPPK Pemprov Jateng Tahap 2
Kundori merasa skeptis dengan alasan Pemprov Jawa Tengah yang memilih menaruh mereka pada outsourcing alih-alih mengangkat mereka sebagai PPPK.
“Istilahnya, kalau tidak ada anggaran atau keterbatasan anggaran, wong ini mau untuk outsourcing kok gak ada anggaran? Kan gak masuk akal. Apa kalau outsourcing gak ada bayaran? Kan tetap ada bayarannya karena ada anggarannya,” keluhnya.
Lebih lanjut, Kundori berharap Pemprov Jawa Tengah dapat menerapkan skema yang telah Menpan RB tetapkan. Yakni, mengangkat honorer yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat sebagai PPPK meskipun bertahap.
“Kenapa tidak skema yang sudah pemerintah tetapkan, yang sudah masuk ke BKN secara otomatis bertahap terangkat PPPK, itu harapan kami meskipun bertahap,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
