Jateng

Bupati Blora Minta Pemprov Jateng Tuntaskan Pembangunan Jalan Provinsi di Blora

×

Bupati Blora Minta Pemprov Jateng Tuntaskan Pembangunan Jalan Provinsi di Blora

Sebarkan artikel ini
pembangunan jalan
Bupati Blora meminta Pemprov Jateng untuk menganggarkan pembangunan jalan di Blora. Kamis, 28 Maret 2024 (Foto: Heri).

BLORA, beritajateng.tv – Bupati Blora, Arief Rohman, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 yang berlangsung di Graha Oktana PEM Akamigas Cepu, Kamis (28/3/2024).

Bupati Arief mengatakan, saat ini masih ada dua ruas jalan provinsi yang kondisinya rusak parah, yaitu Cepu-Randublatung dan Ngawen-Japah hingga Todanan. Masyarakat banyak mengeluhkan kerusakan jalan tersebut karena menghambat arus ekonomi.

Menanggapi permintaan Bupati Arief, Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, menyatakan kesiapannya untuk menganggarkan pembangunan jalan provinsi di Blora.

“Siap, Pak Bupati. Sebenarnya tahun 2023 pembangunan jalan provinsi sudah kami prioritaskan. Namun masih prioritas wilayah lain. Tahun 2024 ini kami masukkan kembali untuk Blora dan daerah perbatasan lainnya seperti Rembang, Brebes, Cilacap. Sambil kami juga mengawal usulan pembangunan jalan provinsi lewat Inpres Jalan,” papar Harso Susilo.

Selain pembangunan jalan provinsi, Bupati Arief juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan jalan kabupaten dengan berbagai sumber anggaran.

“Selain dari APBD, kami juga terus mengupayakan agar Blora dapat anggaran Inpres jalan lagi di 2024 ini agar pembangunan bisa berlanjut di banyak titik. Kami akan terus berupaya berinovasi mencari sumber anggaran di luar APBD. Lobi-lobi ke pusat akan terus kita coba,” paparnya.

BACA JUGA: Perbaikan Jalan Rusak Dampak Banjir di Jateng Ditargetkan Selesai H-7 Lebaran

Pembangunan jalan di Blora butuh aspirasi dari berbagai pihak

Kepala Bappeda Blora, Mahbub Djunaidi, menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan dan anggaran akan menyesuaikan kebutuhan dan saran dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Oleh karena itu, RKPD Blora membahas terkait arah kebijakan pemerintah setempat dan memaparkan capaian kerja OPD selama 2 tahun ke belakang.

“Proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga Musrenbang memuat masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari usulan masyarakat. Dominasi usulan-usulan masyarakat terkait rencana pembangunan Blora masih seputar infrastruktur,” katanya.