SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana perubahan dari lima hari menjadi enam hari sekolah bagi pelajar SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih menimbulkan perdebatan, meskipun belum resmi diterapkan.
Pengamat pendidikan asal Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subhkan, meminta Pemprov Jawa Tengah untuk melihat skema sekolah lima hari maupun enam hari secara komprehensif. Hal itu Edi ungkap saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 30 November 2025.
“Orang belajar di sekolah sebenarnya bukan semata-mata soal jadwal mata pelajaran, tapi terkait dengan banyak hal lain di sekolah dan luar sekolah. Perlu pegang prinsip dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan, salah satu yang penting adalah jangan sampai kebijakan tersebut merugikan guru dan siswa,” tegas Edi.
Sebelum mengganti kebijakan menjadi sekolah enam hari, Edi meminta Pemprov Jawa Tengah mengkaji apakah selama ini pelaksanaan sekolah lima hari berimbas baik atau sebaliknya bagi siswa di tingkat SMA/SMK.
BACA JUGA: PGRI Jateng Tolak Enam Hari Sekolah: Guru Punya Hak Libur untuk Kumpul Keluarga di Hari Sabtu
“Di sinilah perlu kaji terlebih dulu, selama ini dengan sekolah lima hari bagaimana kualitas belajar siswa di sekolah; apakah mampu memberikan waktu bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal, bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan sosial siswa tersebut di lingkungan keluarganya,” sambungnya.
Edi menilai setiap perubahan kebijakan pendidikan harus berbasis data. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah perlu menunjukkan terlebih dulu bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari selama ini berdampak pada kualitas pembelajaran siswa dan kesejahteraan guru. Tanpa data itu, menurutnya, argumen untuk kembali ke sekolah enam hari menjadi lemah.
“Sampai di sini, Pemprov Jateng kalau mau mengubah kebijakan harusnya menyajikan data, terutama terkait kualitas pembelajaran dan dampaknya pada guru dan siswa. Kalau tidak ada, maka kurang kuat argumentasinya,” kata Edi.
Edi kritik alasan enam hari sekolah karena siswa tak ada yang mengawasi saat hari Sabtu: Itu tanggung jawab keluarga
Salah satu alasan yang mencuat soal pemberlakuan sekolah enam hari ialah kekhawatiran anak-anak yang terlalu longgar tanpa pengawasan di hari Sabtu.
Menurut Edi, alasan itu tidak cukup untuk menjadi basis perubahan kebijakan yang berdampak luas. Ia menilai akhir pekan justru penting bagi siswa untuk membangun kedekatan dengan keluarga dan ruang pengembangan diri di luar sekolah.
“Kalau argumentasinya hanya terkait waktu yang terlalu longgar di akhir pekan, menurut saya kurang kuat. Karena Sabtu dan Minggu memang sebaiknya jadi waktu longgar bagi anak-anak untuk membangun kelekatan dengan keluarga atau ikut kegiatan remaja, klub olahraga, komunitas budaya, dan lainnya,” ujar dia.
Guru, lanjut Edi, juga memerlukan akhir pekan untuk meningkatkan kompetensi tanpa harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Jika libur hanya sehari, banyak guru terpaksa memindahkan kegiatan peningkatan kompetensi ke malam hari usai mengajar.
“Guru di akhir pekan juga punya waktu untuk sedikit-sedikit upgrade pengetahuan. Kalau liburnya cuma hari Minggu, sementara jam pulang mengajar sore, biasanya guru akan pakai waktu malam untuk upgrade kompetensi. Ada waktu yang sedianya buat keluarga, jadinya terganggu,” jelasnya.
Edi menambahkan, isu anak-anak yang tidak terawasi pada hari Sabtu seharusnya bukan menjadi beban sekolah. Ia menegaskan bahwa pengasuhan anak pada akhir pekan merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
“Kalau khawatirnya anak tidak terpantau di hari Sabtu, sebenarnya itu sudah domain keluarga, orang tua, dan masyarakat. Karang taruna, ikatan remaja masjid, atau lainnya harus bisa menjadi ruang bertumbuh bagi anak-anak tersebut,” ucapnya.
Tegaskan durasi jam belajar tak berbanding lurus dengan hasil akademik, Edi bandingkan panjangnya jam belajar di Asia dan Eropa
Selain menyoroti anggapan kurangnya pengawasan di akhir pekan, Edi juga menggarisbawahi bahwa durasi atau panjangnya jam belajar tidak otomatis berbanding lurus dengan hasil akademik. Ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan pola berbeda namun memiliki capaian pendidikan yang kontras.
“Tidak selalu begitu. Di Korea Selatan jam belajarnya panjang dan angka stres siswa juga tinggi. Thailand jam belajarnya 9–10 jam per hari, hasilnya biasa saja. Finlandia belajar dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai 2 siang, hasilnya bagus,” tutur Edi.
Ia juga menyebut Singapura, negara dengan capaian survei PISA (Program for International Student Assessment) yang tinggi, tetap menjalankan sekolah lima hari. Sementara sebagian besar negara lain memakai Sabtu untuk aktivitas budaya, olahraga, hingga kunjungan ke museum.
“Rata-rata negara di dunia belajarnya dari Senin sampai Jumat, bukan sampai Sabtu,” imbuhnya.
Sebut Pemprov reaktif terhadap isu sesaat, Edi singgung soal kekhawatiran Madin jika sekolah lima hari berlaku
Lebih jauh, Edi menilai wacana perubahan hari sekolah di Jawa Tengah tampak reaktif terhadap isu sesaat. Ia menilai fenomena yang dijadikan dasar kebijakan bisa jadi hanya muncul di daerah tertentu, bukan kondisi umum seluruh provinsi.
“Menurut saya Pemprov Jateng termakan isu sesaat. Isu tersebut bisa saja valid, tapi tidak cukup untuk dijadikan dasar kebijakan yang berimbas pada semua sekolah. Bisa saja isu tersebut hanya di perkotaan atau daerah dengan karakteristik tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa polemik kebijakan lima hari sekolah pada tahun-tahun sebelumnya juga bukan disebabkan kualitas belajar, melainkan kekhawatiran masyarakat terhadap madrasah diniyah yang sudah lama menjadi tradisi pendidikan di banyak desa.
“Pada dasarnya memang kebijakan masuk sekolah lima hari sebelumnya ditolak karena mengganggu eksistensi madrasah diniyah. Tapi kalau eksistensi madrasah diniyah tetap lestari, kebijakan tersebut tidak ditolak,” jelas Edi.
Menurutnya, pemetaan kebijakan perlu melihat pendidikan sebagai satu sistem yang utuh, sebagaimana konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yakni sekolah, keluarga, dan organisasi pemuda.
“Kalau akhir pekan tidak belajar akademik, mestinya itu ruang bagi keluarga dan aktivitas sosial yang potensial menumbuhkan jiwa kepemimpinan, sosial, atau bahkan hobi dari anak-anak,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
