DPU Kota Semarang juga menghadapi masalah serupa. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPU, Adityo Gineung Pratidina, mengungkapkan bahwa dari 88 orang yang di terima menjadi PPPK. Banyak dari mereka adalah non ASN luar yang tidak memenuhi kompetensi sesuai harapan.
Menurutnya, lowongan PPPK DPU membuka sekitar 360 PPPK yang harapannya bisa menampung pegawai non ASN dari DPU.
“Alokasinya 60 orang untuk non ASN DPU yang tidak di terima bisa di anggarkan. Tapi ini setelah pengumuman ada 88 orang dari luar yang masuk dan kompetensinya belum memenuhi,” ujarnya.
Lowongan Untuk Operator Alat Berat
Adapun lowongan PPPK yang ada di DPU, lanjut dia ada di UPTD peralatan misalnya operator alat berat, seperti bego dan truk. Lalu operator pimpa yang menangani jaringan persampahan. Adapula pasukan bebek yang terjun ke gorong-gorong ketika terjadi banjir ataupun genanagan.
“Takutnya, temen-temen non ASN dari dinas luar tidak punya kompetensi itu, sedangkan yang punya kompetensi malah tersingkir,” keluhnya.
DPU kata dia, masih menunggu kebijakan dari Pemkot Semarang. Sebagai dinas teknis kata dia, kinerja DPU selalu ditunggu masyarakat jika terjadi banjir, bencana alam dan lainnya.
“Padahal bencana nggak kenal waktu, kalau butuh pelatihan tentu semakin lama, dan butuh biaya juga. Pelayanan juga tidak bisa kami tunda,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo menyayangkan banyaknya PPPK di dinas teknis diterima padahal tidak memiliki sertifikasi atau kompetensi.
Pihaknya berencana untuk mengundang BKPP dan melakukan dengar pendapat. Hal ini karena menurutnya kinerja dan keberlangsungan OPD teknis sangat penting.
Ia menyoroti pentingnya sertifikasi dalam penerimaan PPPK, terutama di dinas teknis. “Seharusnya kompetensi ini jadi jaminan, ada sertifikasi nanti kita akan undang BKPP untuk dengar pendapat, saya kira ini sangat penting,” tuturnya.
