Dia mencontohkan di DPU ataupun Damkar, tidak akan bisa di bayangkan jika PPPK yang lolos tidak sesuai dengan sertifikasi dan kebutuhan yang ada. Idealnya, lanjut Politikus PDI-P ini, PPPK di dinas teknis haru sesuai dengan kompetensi sesuai kebutuhan.
“Kalau di dinas teknis ya harus sesuai dengan kompetensi, punya kapasitas dan sertifikasi. Harusnya yang di utamakan yang punya itu,” tambahnya.
BKPP lanjut dia, seharusnya harus punya kebijakan tersendiri dengan BKN karena menyangkut anggaran. “Idealnya BKPP harus koordinasid engan BKN, misal kalau di dinas teknis ya harus mencantumkan kompetensi dalam penerimaan,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
