SEMARANG, beritajateng.tv – Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), memicu kekhawatiran petani di Jawa Tengah.
Mereka menilai hadirnya food estate gagasan Presiden RI Prabowo Subianto itu berpotensi menyingkirkan mereka dari lahan garapan.
Kritik sekaligus kekhawatiran itu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah suarakan dalam momentum Hari Tani Nasional pada Rabu, 24 September 2025.
Koordinator Wilayah KPA Jateng, Purwanto, menyebut implementasi program food estate selama ini lebih banyak memberi ruang bagi investor ketimbang menguatkan petani lokal.
Purwanto mengungkap hal itu saat beritajateng.tv jumpai di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, hari ini.
BACA JUGA: Peringati Hari Tani Nasional, Petani Jateng Serukan RUU Reforma Agraria di Depan Kantor Gubernur
“Jadi program food estate bukan kemudian menyediakan lahan kepada investor ya. Ini ada potensi yang bisa dikembangkan, bisa diprioritaskan, bisa diolah dari petani yang sudah berproduksi. Jadi petani yang harus dilibatkan,” ucap Purwanto.
Tak hanya itu, Purwanto yang merupakan petani asal Boyolali itu juga menyoroti minimnya progres pertanian di era pemerintahan Prabowo-Gibran, utamanya perihal reforma agraria.
Menurut Purwanto, negara harus segera membentuk badan pelaksana reforma agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan sebatas kementerian.
“Di pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang, setahun ini belum ada progresnya. Kami mendesak agar segera menyelesaikan RUU Reforma Agraria, lalu bentuk badan reforma agraria dengan pimpinan langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” sambungnya.
Keterlibatan aparat dalam food estate bisa picu truma lama
Purwanto menilai keterlibatan aparat, dalam hal ini TNI/Polri, pada proyek pangan skala besar seperti food estate justru bisa memicu trauma lama. Melibatkan TNI/Polri dalam food estate, menurutnya, tak ada bedanya dengan membangkitkan luka lama orde baru.
“Nah, nanti kembali lagi ke zaman orde baru lagi toh? Artinya jangan sampai trauma kemarin itu kita ulang lagi gitu loh. Tentara, polisi, itu ya tugasnya mengayomi, untuk melindungi petani, bukan malah memerangi petani. Justru maling-maling itu yang harus mereka serang,“ tegasnya.
Seharusnya, kata Purwanto, TNI/Polri bisa melindungi petani, bukan melakukan hal yang sebaliknya. Sebab selama ini Purwanto melihat kehadiran aparat justru menjadi momok menakutkan bagi para petani.
“Jadi reformasi Polri dan segala macam itu saya sepakat. Yang kita lihat itu kan aparat sebagai sebagai alat untuk menakut-nakuti rakyat kita untuk berproduksi, untuk membangun negara kita, itu jangan perangi. Saya kira harus kembalikan ke sana,” sambung Purwanto.
BACA JUGA: Contohkan Bill Gates Beli Lahan, Sumanto: Pertanian dan Peternakan jadi Sektor Unggulan Masa Depan
Lebih lanjut, Purwanto melihat praktik di lapangan sudah menunjukkan adanya perampasan tanah dengan dalih program food estate. Salah satu kasus yang ia sorot terjadi di kawasan Lapas Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap.
“Itu kan jelas tanah untuk narapidana, kok malah jadikan food estate? Enggak masuk akal. Kalau dibiarkan, petani kita akan semakin tersingkir, sampai sekarang saja petani belum sejahtera,” ucapnya.
Ia pun memperingatkan bila kondisi ini terus dibiarkan, potensi amuk massa bisa semakin besar.
“Cara berpikirnya seolah-olah ini ada program pangan yang pemerintah tunjang, ada duitnya, orang-orang kemudian berbondong-bondong masuk ke program itu tanpa melihat bahwa banyak petani kita yang terancam program food estate itu. Petani kita ya akan semakin tersingkir. Kalau membiarkan ini, kemarahan massa akan semakin besar,” terang Purwanto.
Janji Sekda Jateng kepada petani
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menerima perwakilan petani di dalam audiensi. Namun, Purwanto menyayangkan Gubernur Ahmad Luthfi tak hadir menemui massa.
“Yang kami inginkan bertemu Pak Gubernur langsung, karena ini soal politik, kebijakan. Kalau dialihkan ke Sekda, nanti hanya jadi tanggungan kerja berikutnya yang kami enggak tahu kapan dilaksanakan,” ucapnya.
Menurutnya, janji Sumarno pada pihaknya yaitu akan menyampaikan aspirasi ke Gubernur dan melimpahkan persoalan pertanahan ke ATR/BPN. Penyelesaian konflik lahan di kawasan Taman Nasional Merapi-Merbabu pun Sekda janjikan pula.
“Audiensi ini hanya meredam kemarahan masyarakat. Kan yang kami ingin itu gubernur punya sikap politik, mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
