SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang memastikan layanan pemadam kebakaran (Damkar) tetap berjalan optimal meski sempat muncul persoalan pengalokasian anggaran bahan bakar minyak (BBM) armada.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas sehingga kesiapan personel, kendaraan, dan sarana pendukung jadi prioritas.
Komitmen tersebut terwujud melalui penguatan anggaran operasional, pemeliharaan armada, hingga penambahan tiga kendaraan baru yang akan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026.
Agustina mengatakan pelayanan yang menyangkut keselamatan masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh kebutuhan operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pelayanan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kami memastikan kebutuhan operasional Dinas Damkar tetap menjadi prioritas agar petugas dapat bekerja dengan sarana yang memadai dan memberikan respons terbaik saat masyarakat membutuhkan,” ujar Agustina.
Plt Kepala Bappeda Kota Semarang, Sugeng Hartanto, menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional Damkar dalam APBD 2026, termasuk kebutuhan BBM untuk 17 armada.
Namun, saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Damkar mengubah alokasi tersebut sehingga anggaran BBM hanya siap untuk 10 unit kendaraan. Sementara anggaran lima armada lainnya beralih ke pos belanja lain.
BACA JUGA: Evakuasi Ular hingga Biawak Tembus 1.000 Kasus, Damkar Semarang Tetap Siaga Meski Anggaran Terbatas
“Seharusnya hal itu tidak terlaksana karena berpotensi menghambat pelayanan ketika terjadi kebakaran. Meski angka kebakaran terus menurun, alokasi BBM tetap harus kita jaga karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersifat vital,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, total anggaran pemeliharaan kendaraan operasional roda enam Damkar pada 2026 mencapai sekitar Rp1,22 miliar.
Hingga 22 Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp568,8 juta atau 46,4 persen. Artinya, masih tersedia lebih dari separuh anggaran yang dapat Damkar manfaatkan untuk mendukung operasional, termasuk kebutuhan BBM.
Sugeng menilai persoalan alokasi BBM dapat selesai melalui pergeseran anggaran internal tanpa harus menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Masih tersedia sisa anggaran yang cukup sehingga kebutuhan BBM dapat terpenuhi melalui pergeseran anggaran. Saat ini juga tidak sedang terjadi kondisi kedaruratan,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Semarang, jumlah kebakaran dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan.
Pada 2023 tercatat 489 kejadian, turun menjadi 341 kasus pada 2024, kemudian menjadi 282 kasus pada 2025. Sementara hingga Juli 2026, jumlah kejadian tercatat sebanyak 192 kasus.
Saat ini Dinas Damkar Kota Semarang memiliki 15 unit mobil pemadam. Sebanyak 10 unit digunakan untuk operasional harian, sedangkan lima unit lainnya disiagakan di kantor dalam kondisi siap pakai apabila sewaktu-waktu dperlukan.
Hingga pertengahan 2026 belum pernah terjadi kebakaran yang membutuhkan pengerahan lebih dari delapan unit mobil pemadam. Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
“Kami terus memantau kebutuhan di lapangan dan memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga. Armada harus selalu siap digunakan, sementara kendaraan yang membutuhkan perbaikan juga harus segera ditangani agar kapasitas pelayanan semakin kuat,” ujarnya.
Untuk memperkuat layanan, Pemkot Semarang juga telah mendatangkan tiga armada baru yang selesai Damkar beli pada Juni 2026.
Ketiga kendaraan tersebut terdiri atas mobil pemadam berkapasitas tangki 1.000 liter untuk menjangkau gang sempit, satu mobil rescue. Dan satu minibus penyuluhan yang akan digunakan untuk edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
Seluruh armada baru itu rencananya mulai beroperasi pada akhir Juli 2026 guna mempercepat waktu tanggap petugas sekaligus memperluas jangkauan pelayanan.
“Penanganan kebakaran tidak hanya bergantung pada jumlah kendaraan. Kesiapan personel, peralatan, akses menuju lokasi, hingga sumber air juga harus terus di perkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. (*)
