SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang memastikan layanan pemadam kebakaran (Damkar) tetap berjalan optimal meski sempat muncul persoalan pengalokasian anggaran bahan bakar minyak (BBM) armada.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas sehingga kesiapan personel, kendaraan, dan sarana pendukung jadi prioritas.
Komitmen tersebut terwujud melalui penguatan anggaran operasional, pemeliharaan armada, hingga penambahan tiga kendaraan baru yang akan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026.
Agustina mengatakan pelayanan yang menyangkut keselamatan masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh kebutuhan operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pelayanan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kami memastikan kebutuhan operasional Dinas Damkar tetap menjadi prioritas agar petugas dapat bekerja dengan sarana yang memadai dan memberikan respons terbaik saat masyarakat membutuhkan,” ujar Agustina.
Plt Kepala Bappeda Kota Semarang, Sugeng Hartanto, menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional Damkar dalam APBD 2026, termasuk kebutuhan BBM untuk 17 armada.
Namun, saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Damkar mengubah alokasi tersebut sehingga anggaran BBM hanya siap untuk 10 unit kendaraan. Sementara anggaran lima armada lainnya beralih ke pos belanja lain.
BACA JUGA: Evakuasi Ular hingga Biawak Tembus 1.000 Kasus, Damkar Semarang Tetap Siaga Meski Anggaran Terbatas
“Seharusnya hal itu tidak terlaksana karena berpotensi menghambat pelayanan ketika terjadi kebakaran. Meski angka kebakaran terus menurun, alokasi BBM tetap harus kita jaga karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersifat vital,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, total anggaran pemeliharaan kendaraan operasional roda enam Damkar pada 2026 mencapai sekitar Rp1,22 miliar.
Hingga 22 Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp568,8 juta atau 46,4 persen. Artinya, masih tersedia lebih dari separuh anggaran yang dapat Damkar manfaatkan untuk mendukung operasional, termasuk kebutuhan BBM.
Sugeng menilai persoalan alokasi BBM dapat selesai melalui pergeseran anggaran internal tanpa harus menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
