Menanggapi permasalahan ini, Komisi E DPRD Jateng akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Nantinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng melalui cabang dinas terkait akan menerima aduan dari masyarakat (PPPK guru) yang mendapatkan penempatan tidak sesuai dengan domisilinya saat ini.
BACA JUGA: Ketok Palu! Ini Hasil Rapat DPR RI tentang Tenaga Honorer 2023
“Ini persoalan yang serius. Prospek bagaimana mereka menetap, bagaimana mereka tersaring, ini semua punya tantangan tersendiri,” jelas Hamid.
Ia berharap, masyarakat bisa lebih bersabar dengan proses ini.
“Mari kita tata pendidikan Jateng kita, pendidikannya kita tata secara rapi dan maksimal,” tutupnya.
Selain penempatan PPPK guru Jateng yang tidak sesuai, Abdul Hamid juga mengonfirmasi terkait sisa guru yang belum mendapatkan penempatan. Padahal, jumlah guru yang mendaftar sampai Prioritas 1 (P1) perlu segera mendapatkan tugas,” ujarnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
