SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kota Semarang menilai pemasangan portal pembatas truk besar saat ini belum menjadi solusi akhir untuk mengatasi persoalan kecelakaan di Jalur Silayur, Jalan Prof Hamka, Ngaliyan.
Anggota DPRD Kota Semarang, Mualim, menyebut langkah pemasangan portal memang dapat membantu menekan kendaraan bertonase besar melintas, namun sifatnya masih sementara.
“Kalau pasang portal memang ada sisi baiknya, terutama untuk mengatur tonase kendaraan. Kalau memang maksimal 8 ton, ya harus benar-benar tegakkan 8 ton,” ujar Mualim, Senin, 27 April 2026.
Menurutnya, persoalan di jalur Silayur tidak hanya karena kendaraan berat, tetapi juga faktor kondisi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam sehingga berisiko tinggi terjadi kecelakaan.
Ia menilai efektivitas portal sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Tanpa penjagaan yang konsisten, aturan pembatasan kendaraan tentunya berpotensi adanya pelanggaran.
BACA JUGA: Portal Resmi Dipasang Dishub, Halau Truk Besar Lewat Jalur Silayur saat Jam Larangan
“Kalau hanya mengandalkan portal tanpa pengawasan ketat, siapa yang memastikan selama 24 jam? Ini yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Mualim mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk segera merumuskan solusi jangka panjang agar kecelakaan tidak berulang. Ia menyebut sejumlah opsi seperti perbaikan geometrik jalan, pembangunan flyover, hingga pembukaan jalur alternatif bagi kendaraan berat perlu kajian serius.
“Kalau kemiringan jalan bisa kita kurangi, kepras atau buat flyover, itu bisa menjadi solusi yang lebih permanen. Jangan hanya mengurangi dampak, tapi harus menyelesaikan masalahnya,” katanya.
Ia juga menyinggung keberhasilan penanganan di titik rawan lain. Seperti pembangunan flyover di Jalan Hanoman, yang menurutnya mampu menekan potensi kecelakaan.
Selain itu, rencana jalur alternatif dari kawasan Jrakah menuju Mijen juga dinilai layak untuk dihidupkan kembali.
Di sisi lain, Mualim mengingatkan agar kebijakan pembatasan kendaraan tidak berdampak negatif pada aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan industri BSB yang bergantung pada distribusi logistik.
“Pelaku usaha juga harus diajak berdiskusi. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat distribusi dan merugikan banyak pihak. Harus ada solusi bersama antara keselamatan dan kepentingan ekonomi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah kota, provinsi, hingga pusat dapat segera berkoordinasi untuk melakukan kajian menyeluruh dan menghadirkan solusi permanen bagi jalur Silayur.
“Harapannya semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik, agar keselamatan masyarakat terjamin dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” pungkasnya. (*)
