SEMARANG, beritajateng.tv – Kenaikan harga sembako menjelang Ramadan menuai sorotan akademisi. Pengamat ekonomi menilai, lonjakan harga yang terjadi saban tahun seharusnya bisa pemerintah antisipasi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Haerudin, mengatakan gejolak harga jelang Ramadan dan Idul Fitri merupakan fenomena rutin setiap tahunnya.
“Sebetulnya ini hal yang rutin, setiap Ramadan dan Idul Fitri selalu ada gejolak kenaikan harga. Ini mestinya kalau toh ada inflasi, inflasi yang didasarkan kepada, mungkin sudah jadi budaya ya. Ini semua bisa pemerintah tanggulangi sebetulnya kalau pemerintah dari awal sudah bisa memprediksi,” ujar Haerudin usai menghadiri diskusi bertajuk “Menjaga Keterjangkauan Sembako di Front One HK Resort Simpang Lima Semarang, Jumat, 13 Februari 2026.
BACA JUGA: Nelayan Tak Melaut Akibat Cuaca Ekstrem, Wali Kota Semarang Turun Salurkan Bantuan Sembako
Menurutnya, pola kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan sudah bisa diprediksi.
“Karena pasti sih tiap Ramadan naik harganya ya. Kan pasar itu hanya dua kan, permintaan sama penawaran. Begitu distabilkan supaya dengan demand-nya insyaallah harganya juga tidak bermasalah. Karena ya itu sebetulnya kuncinya,” jelasnya.
Tiap Ramadan Harga Sembako Naik, Haerudin Soroti Rantai Pasok dan Intervensi Pemerintah yang Tak Efektif
Haerudin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian harga yang selama ini pemerintah lakukan.
“Ini harus cari akar permasalahannya. Kan banyak kebijakan ya. Tambah suplai kemudian pantau barang gitu. Tapi ternyata kejadian naiknya harga itu sudah terjadi. Ada sesuatu yang harus dicari sebetulnya,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa menemukan akar persoalan, lonjakan harga akan terus berulang setiap tahun. “Kalau ini tidak ketemu, maka terjadi seperti ini juga kan kita. Ini tiap tahun loh ya. Tiap tahun,” tegas dia.
Haerudin turut menyinggung persoalan rantai pasok yang dinilainya belum optimal.
BACA JUGA: Cara Pemkot Semarang Intervensi Harga Sembako Mahal, Lakukan Sidak Hingga Pasar Murah
“Bisa lokal, bisa nasional. Karena kan jaringan itu. Jadi rantai pasok itu kayak terputus. Padahal dari pemerintah sudah banyak melakukan intervensi,” ujarnya.
Justru, kata dia, intervensi yang terlalu sering justru berpotensi membuat mekanisme pasar tidak sehat. “Setiap banyak intervensi sih semakin tidak sehat sebetulnya,” tambah Haerudin.
Saat disinggung apakah pemerintah belum efektif mengendalikan spekulan maupun tengkulak, ia menyebut perlu ada peningkatan kinerja.
“Kalau dikatakan belum ya enggak lah. Perlu ditingkatkan gitu ya,” pungkasnya.
BPSK Nilai Monitoring Tak Cukup, Pemerintah Harus Kuasai Stok Bahan Pangan
Terpisah, Wakil Ketua BPSK Kota Semarang, Ngargono, menilai pengawasan atau monitoring harga saja tidak cukup untuk mengendalikan lonjakan harga di pasar.
“Pemerintah kalau cuma monitoring itu ya percuma menurut saya. Bahwa monitor setiap hari ya tetap enggak akan ada perubahan,” kata Ngargono.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki dan menguasai stok barang pokok jika ingin serius menekan pergerakan harga dan membatasi ruang gerak spekulan maupun tengkulak.
“Maka satu-satunya jalan ya pemerintah harus menguasai stok, minimal yang dia bisa produksi. Misalnya Bulog punya beras, nah itu paling tidak spekulan agak berpikir lah kalau dia mau bermain-mainin beras. Karena pemerintah punya bisnis menjual cadangan, punya tandingan,” jelasnya.
BACA JUGA: Harga Sembako di Pasar Sido Makmur Blora Melonjak, Cabai Merah Tembus Rp45 Ribu per Kg
Selain itu, ia juga menyoroti komoditas gula yang BUMN kelola melalui pabrik gula milik negara.
“Gula itu kan PTP (Perusahaan Terbatas Perkebunan), BUMN-nya pemerintah punya pabrik gula. Nah, itu mestinya jangan tergesa-gesa lelang, karena begitu habis musim giling lelang, harga masih rendah; yang beli investor atau distributor besar karena punya duit,” ujar dia.
Menurut Ngargono, praktik tersebut berpotensi memicu kenaikan harga saat stok di pasar menipis. “Nanti pada saat tidak musim giling, baru gelontorkan gula ini ke pasar. Nah, akhirnya harga sudah terlanjur tinggi, kasihan konsumen,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa penguasaan stok di tangan pemerintah, upaya pengendalian harga akan sulit efektif. “Tanpa menguasai barang, ya enggak bisa apa-apa,” pungkas Ngargono. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
