SEMARANG, beritajateng.tv – Puluhan warga memadati area depan gerai Mie Gacoan di Jalan Imam Bonjol, Pekalongan, Sabtu, 11 April 2026 siang. Mereka menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) yang melibatkan vendor.
Aksi tersebut didominasi para juru parkir (jukir) yang selama ini mengelola parkir secara mandiri sejak gerai tersebut beroperasi sekitar dua tahun terakhir. Mereka khawatir kebijakan baru akan mengancam mata pencaharian warga sekitar.
Perwakilan jukir, Ari Susanto, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar penolakan, melainkan tuntutan agar tetap dilibatkan dalam pengelolaan parkir.
“Kami hanya ingin tetap diberi kesempatan mengelola parkir seperti selama ini. Kalau pakai vendor, kami khawatir tidak semuanya akan dipekerjakan lagi. Selain itu, penghasilan kami juga bisa menurun,” ujarnya.
Ari juga menyoroti peran jukir yang tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi turut menjaga keamanan area dan membantu pelanggan. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut kerap luput dari perhatian.
“Penilaian kami sering hanya berdasarkan satu-dua laporan di internet. Padahal banyak hal positif yang kami lakukan tidak pernah di perhitungkan,” tambahnya.
BACA JUGA: Viral 7 Pria Mendadak Berzikir di Mie Gacoan Madura, Dugaan Kuat Sering Datangi Tempat Ramai
Meski menolak vendor, warga menyatakan tidak keberatan dengan penerapan teknologi seperti portal parkir atau sistem elektronik, selama pengelolaannya tetap melibatkan tenaga lokal.
Di sisi lain, pihak manajemen melalui Legal Manager Zulkarnaen Akhmad Kurniawan menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi internal. Ia menyebut masih ada sejumlah pelanggaran dalam sistem sebelumnya sehingga perlu pengelolaan yang lebih profesional.
“Evaluasi kami menunjukkan perlunya sistem yang lebih profesional. Namun, kami tetap meminta vendor untuk melibatkan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Ia menegaskan, perubahan sistem bukan untuk mengurangi tenaga kerja, melainkan untuk menata pengelolaan parkir agar lebih rapi dan terkontrol. Manajemen juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Warga menyatakan akan melakukan aksi damai jika belum ada titik temu.
Ramai di Media Sosial, Netizen Ikut Berkomentar
Aksi ini turut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berbagai komentar muncul dari warganet yang menanggapi video mediasi antara manajemen dan jukir.
Sebagian netizen justru mempertanyakan klaim perwakilan jukir sebagai warga sekitar.
“Dihh ngaku-ngaku warga… preman gituuu, nggak usah bawa-bawa nama warga,” tulis salah satu akun.
Ada pula yang menyoroti soal tanggung jawab keamanan parkir.
“Duduk-duduk terima Rp2.000, giliran ada kehilangan ‘bukan tanggung jawab kami’,” komentar netizen lainnya.
BACA JUGA: Di Tengah Polemik Royalti, Cafe di Semarang Ini Masih Putar Lagu
Sementara itu, beberapa warganet menilai pengelola usaha memiliki hak penuh atas sistem yang di terapkan.
“Yang punya modal kan Gacoan, yang punya lahan juga Gacoan. Harusnya mereka yang punya kuasa penuh atas aset usahanya,” tulis komentar lain.
Perdebatan di ruang digital ini menunjukkan bahwa polemik pengelolaan parkir tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga menyita perhatian publik secara luas. (*)
