SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, angkat bicara terkait kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati.
Sebelumnya, ratusan penerima MBG di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada awal September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kemudian menetapkan kasus tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati per Jumat, 11 September 2026, tercatat 424 orang mengalami gejala keracunan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1. Mereka berasal dari sejumlah sekolah dan Posyandu di Kecamatan Gembong.
BACA JUGA: Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Semarang Dorong Perbaikan Tata Kelola MBG
Kasus tersebut masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta mengamankan sampel makanan dan muntahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Tak lama berselang, 17 siswa SDN Maitan 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, juga mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi susu dalam paket MBG pada Kamis, 17 September 2026. Dinas Kesehatan Pati melakukan pemeriksaan epidemiologi untuk mengetahui penyebab keluhan tersebut.
Kasus tersebut ramai di media sosial setelah beredar video warga yang memperlihatkan isi kemasan susu berwarna kekuningan. Dalam video tersebut, warga juga menyebut susu berbau tidak sedap. Namun, kondisi susu tersebut belum dapat ԁisebut sebagai penyebab keluhan sebelum hasil pemeriksaan keluar.
Gus Yasin Tanggapi Rentetan Kasus Keracunan MBG di Pati
Menanggapi rentetan kasus keracunan MBG di Pati, Gus Yasin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ԁitetapkan.
“Yang pertama saya imbau terapkan SOP yang sudah berlaku,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 21 September 2026.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah telah memberikan sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG.
Ia mengungkap, aspek perizinan seperti higienitas dan sertifikasi halal, serta penerapan SOP perlu ԁiperhatikan dalam pelaksanaan program. Gus Yasin pun menegaskan tak boleh saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan MBG.
BACA JUGA: Satpam Dapur MBG di Salatiga Meninggal Dunia di Pos Jaga
“Lalu kemarin kami memberikan masukan-masukan baik ke BGN, ke pemerintah pusat, terkait hal-hal yang perlu ԁiajukan. Perizinan-perizinan ada higienis, ada halal, lalu SOP, jangan lempar-lemparan,” imbuh dia.
Gus Yasin juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam seluruh proses pelaksanaan MBG. Mulai dari penyediaan hingga pengadaan bahan makanan.
“Kita juga harus benar-benar bertanggung jawab ya kepada teamwork itu mulai dari penyediaan, lalu pengadaan barangnya harus benar-benar selektif dan harus merangkul UMKM, para petani,” tegas dia.
Gus Yasin Soroti Ketepatan Waktu Pengiriman Menu MBG
Selain kualitas dan pengadaan bahan makanan, Gus Yasin menegaskan ketepatan waktu distribusi juga menjadi hal penting yang perlu ԁiperhatikan.
Terlebih, tutur dia, SPPG melayani penerima dalam jumlah besar dan lokasi penerima tidak berada di satu tempat. Sebab itu, kondisi jalur distribusi perlu ԁipastikan agar pengiriman tidak mengalami keterlambatan.
“Lalu yang paling tidak kalah penting ketika mengeluarkan ini, barang itu benar-benar ԁipastikan tepat waktunya ya. Karena SPPG itu melayani jumlah yang banyak dan posisinya juga tidak satu tempat,” tuturnya.
Ia meminta kondisi jalur distribusi turut ԁiperhatikan untuk memastikan proses pengiriman berjalan lancar.
BACA JUGA: Warga Gelar Aksi Teatrikal Tolak MBG di Sekolah, Anggap Ganggu Proses Belajar
“Jadi mereka harus memastikan kondisi jalannya lancar atau tidaknya, sehingga itu tidak mengganggu keterlambatan dari pengiriman. Itu yang paling utama ya,” sambung Gus Yasin.
Lebih jauh, Gus Yasin mengatakan Pemprov Jateng telah menyampaikan kasus keracunan MBG di Pati kepada pemerintah pusat.
Ia menyebut kewenangan Pemprov Jateng dalam program tersebut berada pada aspek pengawasan, sementara keputusan terkait penanganan lebih lanjut berada pada pemerintah pusat.
“Kalau Pemprov Jateng ya kita putuskan ke sana semuanya dan sudah kita laporkan ke pemerintah pusat karena kami tugasnya adalah pengawasan aja kan,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
