BLORA, beritajateng.tv – Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di Kabupaten Blora.
Aksi tersebut digelar dengan teatrikal di depan Kantor Bupati Blora, Rabu, 16 September 2026 kemarin. Massa pun membawa sejumlah spanduk serta mengenakan atribut berbentuk telur dan tahu.
Melalui aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah.
Mereka menilai mekanisme pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi karena dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Koordinator aksi, Agus, mengatakan pihaknya meminta pelaksanaan MBG di sekolah dihentikan dan dilakukan evaluasi terhadap mekanisme program.
“Jadi kalau bisa dihentikan atau dievaluasi, yang tidak standar dapurnya ditutup saja,” ungkap Agus.
BACA JUGA: 9 Siswa Korban Keracunan MBG Blora Masih di RS, Arief Rochman: Operasional SPPG Tutup Sementara
Selain persoalan proses pembelajaran, massa juga menyoroti sejumlah kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi makanan MBG.
Mereka meminta persoalan tersebut diusut dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyediaan serta distribusi makanan kepada siswa.
Sebelumnya, kasus dugaan keracunan setelah konsumsi MBG juga terjadi di SMAN 1 Tunjungan.
Pemerintah daerah menyebut 137 orang, terdiri dari siswa dan guru, mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.Blora
Dalam aksi teatrikal, peserta menggambarkan kondisi siswa yang mengalami persoalan setelah menyantap makanan.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik terhadap pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah.
BACA JUGA: Meski Kepala BGN Tersangka, Dapur MBG Blora Tetap Ngebut Layani 1.700 Siswa
Setelah aksi di depan kantor pemerintah daerah, perwakilan MPPA melanjutkan penyampaian aspirasi melalui audiensi dengan jajaran pemerintah daerah serta pihak yang menangani pelaksanaan MBG di Blora.
Sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain mekanisme distribusi makanan, keamanan pangan, standar operasional prosedur (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dampak distribusi makanan terhadap kegiatan belajar mengajar.
Di sisi lain, Koordinator SPPG Blora, Artika Diannita, menyatakan masukan yang disampaikan MPPA telah diterima.
“Nanti tuntutan mereka akan kami sampaikan ke pimpinan kami di Jawa Tengah,” tandas Artika. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
