SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengakui serapan hasil peternak dan petani lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum optimal, meski program tersebut telah berjalan dan ԁidukung ribuan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Padahal, saat ini terdapat 4.060 SPPG yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jumlah tersebut seharusnya menjadi pasar besar bagi peternak, petani, nelayan, hingga koperasi lokal.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Jawa Tengah berencana membuat kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak dan koperasi agar kebutuhan bahan baku dapur MBG wajib menyerap produk lokal Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026.
BACA JUGA: Chef Arnold Buka Suara soal Keterlibatan dalam Juknis MBG: Cuma Masukan buat MBG
“Ya, hari ini kami rapat koordinasi kaitannya dengan komoditas di Jawa Tengah khususnya yaitu telur dan ayam, yang mana di Jawa Tengah ini dengan adanya SPPG yang sudah tersebar di 35 kabupaten ada 4.060,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, potensi produksi pangan Jawa Tengah sebenarnya cukup besar. Namun, hingga saat ini belum seluruhnya terserap oleh kebutuhan dapur MBG.
“Sementara kemampuan telur kita ada di 3,7 ton. Itu belum terserap baik dengan keberadaan MBG atau SPPG yang ada di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Gus Yasin menegaskan program MBG semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
“Hari ini kami ingin memastikan bahwa para peternak, para petani benar-benar dengan keberadaan SPPG, adanya program MBG, ini benar-benar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Siapkan Kesepakatan, SPPG Wajib Prioritaskan Produk Lokal Jateng
Untuk mengatasi rendahnya serapan tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini menyiapkan kesepakatan bersama antara pemerintah, asosiasi peternak, koperasi, dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok MBG.
Melalui kesepakatan tersebut, dapur MBG akan ԁidorong memprioritaskan pembelian bahan baku dari Jawa Tengah, khususnya komoditas telur, ayam, dan ikan.
“Ke depan nanti akan kami coba, kami ada kesepakatan bersama nanti dengan asosiasi peternak dan koperasi-koperasi yang ada di Jawa Tengah itu membikin sebuah kesepakatan bahwa SPPG ini harus menyerap kebutuhan bahan pokok itu dari Jawa Tengah,” kata Gus Yasin.
Ia menegaskan kebutuhan pangan utama untuk dapur MBG seharusnya dapat ԁipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. “Telur, ayam, dan ikan. Ini harus membeli di sini,” tegas dia.
Gus Yasin menuturkan, rendahnya serapan peternak lokal saat ini masih membuka kemungkinan adanya pasokan bahan baku yang masuk dari luar Jawa Tengah.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Bantah Terlibat 26 Nama yang Terkait Masalah MBG
“Masih ada kemungkinan supplier-nya itu ngambilnya dari luar Jawa Tengah. Begitu juga sebaliknya kemungkinan juga dari Jawa Timur mengambil ke peternak yang lain,” ungkapnya.
Berangkat dari hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah ingin memastikan manfaat ekonomi program MBG benar-benar ԁirasakan masyarakat setempat, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga koperasi daerah.
“Nah, ini yang harus kita pastikan, kita atur bahwa ini harus benar-benar para petani, nelayan, dan koperasi dari lokal itu benar-benar bisa terserap supaya tidak melebar,” katanya.
Ia menilai, setiap daerah idealnya menyerap komoditas pangan dari wilayahnya sendiri. Menjawab apakah nantinya akan ada larangan mengambil pasokan dari provinsi lain, Gus Yasin menegaskan kesepakatan yang tengah pemerintah susun mengarah pada prioritas penyerapan produk dari Jawa Tengah.
“Jadi misal nanti di Kabupaten Banjarnegara ya harus ngambil telurnya, harus ngambil sayurnya dari Banjarnegara sendiri. Kita kesepakatannya adalah untuk mengambil dari Jawa Tengah dengan per provinsi,” terang Gus Yasin.
Satgas Ꭰiminta Cek Langsung Supplier dan Harga di Lapangan
Selain menyiapkan kesepakatan penyerapan produk lokal, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat pengawasan rantai pasok bahan baku MBG.
Gus Yasin menginstruksikan seluruh ketua satgas percepatan MBG di 35 kabupaten dan kota untuk turun langsung mengecek operasional dapur MBG, termasuk asal pemasok dan harga bahan baku yang mereka gunakan.
“Nah, ini kami tadi instruksikan untuk ketua-ketua satgas percepatan di 35 kabupaten itu benar-benar mengecek,” ujarnya.
Gus Yasin menegaskan, pengawasan tidak perlu ԁilakukan melalui rapat-rapat yang justru menambah biaya operasional. Dalam pengawasan tersebut, pemerintah akan menelusuri asal bahan baku, identitas pemasok, hingga harga yang masuk ke dapur MBG.
BACA JUGA: Soal Efisiensi Anggaran MBG Capai Ratusan Triliun, KPPG Semarang: Kami Tunggu Arahan Pusat
“Kalau untuk mengumpulkan membutuhkan biaya ya karena efisiensi, enggak perlu. Kita langsung datang aja di SPPG, nanti SPPG kita koreksi. Kita minta mereka ngambilnya dari mana, supplier-nya siapa, harganya berapa kita crosscheck,” tegasnya.
Apabila ԁitemukan selisih harga yang tidak wajar atau indikasi permainan dalam rantai pasok, hasil temuan tersebut akan ԁilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nanti kalau memang ada gap harga di masyarakat atau di SPPG, tinggal saja kita tadi sudah sepakat harus ԁilaporkan ke KPPG, BGN bisa suspend itu,” pungkas Gus Yasin.
BGN Pastikan Pengawasan Ꭰiperketat agar Manfaat MBG Tidak Lari ke Daerah Lain
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah, Reza Mahendra, mendukung rencana Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat penyerapan bahan baku lokal.
Dalam hematnya, kesepakatan yang tengah ԁisusun menjadi bentuk komitmen bersama agar manfaat ekonomi MBG benar-benar ԁirasakan pelaku usaha lokal.
“Pada intinya tadi ԁisampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur sebagai Kasatgas Provinsi, nantinya akan ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sebagai bentuk komitmen bersama. Agar kiranya bahan baku dari lokal bisa terserap terutama dari lokal terlebih dahulu,” ujar Reza.
Ia berharap kebutuhan pangan untuk ribuan dapur MBG tidak lagi mengalir ke daerah lain apabila sebenarnya bisa ԁipenuhi dari Jawa Tengah.
Reza menambahkan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani, peternak, maupun penerima manfaat program MBG.
“Nah, inilah bentuk pengawasan bersama baik dari Satgas Kabupaten, kemudian dari SPPG juga atau BGN maupun Kanwil KPPG,” jelasnya.
Selain pengawasan lapangan, BGN juga menyiapkan mekanisme mitigasi risiko apabila muncul temuan dugaan permainan harga atau kualitas bahan baku. Ia memastikan setiap temuan akan ԁitindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang melibatkan Inspektorat.
“Pengawasan itu penting dan dari BGN sendiri pastinya juga ada mitigasi risikonya. Kita juga pasti melaporkan ke Inspektorat untuk kemudian melakukan pengecekan manakala memang adanya temuan seperti itu,” tandas Reza. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
