SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengakui serapan hasil peternak dan petani lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum optimal, meski program tersebut telah berjalan dan ԁidukung ribuan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Padahal, saat ini terdapat 4.060 SPPG yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jumlah tersebut seharusnya menjadi pasar besar bagi peternak, petani, nelayan, hingga koperasi lokal.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Jawa Tengah berencana membuat kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak dan koperasi agar kebutuhan bahan baku dapur MBG wajib menyerap produk lokal Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026.
BACA JUGA: Chef Arnold Buka Suara soal Keterlibatan dalam Juknis MBG: Cuma Masukan buat MBG
“Ya, hari ini kami rapat koordinasi kaitannya dengan komoditas di Jawa Tengah khususnya yaitu telur dan ayam, yang mana di Jawa Tengah ini dengan adanya SPPG yang sudah tersebar di 35 kabupaten ada 4.060,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, potensi produksi pangan Jawa Tengah sebenarnya cukup besar. Namun, hingga saat ini belum seluruhnya terserap oleh kebutuhan dapur MBG.
“Sementara kemampuan telur kita ada di 3,7 ton. Itu belum terserap baik dengan keberadaan MBG atau SPPG yang ada di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Gus Yasin menegaskan program MBG semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
“Hari ini kami ingin memastikan bahwa para peternak, para petani benar-benar dengan keberadaan SPPG, adanya program MBG, ini benar-benar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” tegasnya.
