Beberapa KTH bahkan mengklaim memiliki hak penuh untuk mengelola lahan di bawah program Perhutanan Sosial, sementara pihak Perhutani tetap mempertahankan status lahan sebagai milik negara yang mereka kelola sesuai mandat.
Pemerintah pusat sekadar mediator netral
Dalam forum yang berlangsung cukup hangat tersebut, terjadi adu argumentasi antara KTH dan Perhutani.
Namun, Kementerian Kehutanan melalui Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta (BPS) akhirnya menegaskan posisi pemerintah pusat sebagai mediator netral.
“Selama proses regulasi dan penetapan SK definitif masih berjalan, Perhutani tetap memiliki hak menjaga dan mengelola hutan negara. Tapi kami minta kedua belah pihak saling menahan diri untuk menghindari konflik di lapangan,” ujar Wahyudi, Kepala BPS Yogyakarta, Kamis, 6 November 2025 malam.
Ia menambahkan, regulasi lanjutan saat ini tengah Kementerian Kehutanan godok yaitu Rencana Pengelolaan KHDPK agar ke depan ada kejelasan batas wilayah hak kelola antara Perhutani dan kelompok masyarakat.
Pertemuan malam itu menghasilkan kesepahaman awal bahwa semua pihak perlu menunggu SK definitif (HKm) sebagai dasar hukum pengelolaan yang lebih pasti.
Sementara itu, Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani, Anton Fajar, menyebut akan menyampaikan persoalan ini kepada Direksi. Tujannya, agar ada win win solution di lapangan.
Perhutani KPH Blora kelola lahan tebu
Terkait lahan tebu yang Perhutani KPH Blora kelola, ia tidak menyalahkan Administratur (Adm). Sebab, Administratur hanya menjalankan tugas yang telah masuk di dalam program kerja.
“Ya, nanti akan kami sampaikan ke Direksi, harapannya agar ada win solution, entah berupa PKS ataupun lainnya”, Ujarnya.
Anton juga mendorong agar KLHK segera menetapkan batas wilayah pengelolaan hutan antara Perhutani dan KTH agar ada kejelasan.
BACA JUGA: Masuki Musim Kemarau, Perhutani Blora Gandeng BPBD Gelar Simulasi Pencegahan Karhutla
“Jadi biar ada kejelasan hak pengelolaan. Mana yang menjadi hak kelola Perhutani dan mana yang menjadi hak kelola masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi konflik,” jelasnya.
