SEMARANG, beritajateng.tv – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, sektor jasa keuangan di Jawa Tengah tetap menunjukkan ketahanan.
Pertumbuhan kredit yang stabil menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi di daerah masih bergerak.
Namun, di balik tren positif tersebut, kewaspadaan tetap di jaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menilai kondisi perbankan saat ini berada pada level normal waspada. Sebuah fase yang menuntut kehati-hatian dalam menjaga kualitas kredit.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengungkapkan hingga akhir Maret 2026, kredit perbankan tumbuh sekitar 9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan masih berjalan.
“Pertumbuhan kredit masih terjaga, dan likuiditas perbankan juga cukup memadai untuk mendukung pembiayaan,” ujarnya usai membuka kegiatan Road to Pekan Reksa Dana di Semarang.
Meski demikian, dinamika global seperti konflik di Timur Tengah terus menjadi perhatian. OJK secara aktif memantau dampaknya terhadap stabilitas sektor keuangan, terutama dari sisi ketahanan bank dan kualitas kredit.
“Kami terus mencermati kondisi perbankan, termasuk kualitas kredit yang saat ini memang perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.
Struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah turut memengaruhi dinamika tersebut. Ketika sektor UMKM menghadapi tekanan, dampaknya langsung terasa pada kinerja kredit perbankan.
Karena itu, pengendalian rasio kredit bermasalah atau non performing loan menjadi fokus utama OJK sepanjang tahun ini.
BACA JUGA: OJK Luncurkan Panduan Media Sosial untuk Bank, Fokus Tata Kelola dan Risiko Digital
Hidayat menyebut, pihaknya menargetkan adanya perbaikan signifikan terhadap rasio kredit bermasalah, khususnya di sektor Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS yang saat ini masih berada di level tinggi.
“Kami berharap NPL yang ada bisa diperbaiki secara bertahap dan menunjukkan progres yang signifikan hingga akhir tahun,” ujarnya.
Saat ini, rasio NPL di BPR dan BPRS tercatat masih di kisaran 18 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, secara keseluruhan, rasio NPL perbankan di Jawa Tengah masih berada di bawah 5 persen.
Sektor perdagangan besar menjadi salah satu penyumbang utama kredit bermasalah. Hal ini sejalan dengan dominasi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah.
Menurut Hidayat, kondisi ini tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang masih membayangi, terutama bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih.
“Program restrukturisasi sudah terlaksana, tetapi belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi usaha. Perbankan sangat bergantung pada kondisi sektor riil,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil yang belum optimal turut memengaruhi kinerja intermediasi perbankan. Ketika aktivitas usaha melambat, penyaluran kredit pun ikut terdampak.
Di tengah kondisi tersebut, OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan sekaligus mendorong perbaikan kualitas kredit agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.
“Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas. Dengan begitu, sektor keuangan tetap sehat dan mampu mendukung ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
