Jateng

Sempat Dilegalkan Tapi Timbul Kontroversi, Kartu Identitas Khusus LC Kembali Ditarik Pemkab Blora

×

Sempat Dilegalkan Tapi Timbul Kontroversi, Kartu Identitas Khusus LC Kembali Ditarik Pemkab Blora

Sebarkan artikel ini
LC Blora
Sejumlah lady companion (LC) di Blora mendapat kartu tanda pengenal resmi dari Pemkab Blora. (Heri/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akhirnya memutuskan untuk menarik kartu pengenal lady companion (LC) atau pemandu lagu.

Keputusan ini Pemkab ambil lantaran sebelumnya kartu pengenal LC telah terdistribusikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora kepada 18 LC.

BACA JUGA: Pemerintah Setempat Legalkan, Kini LC di Blora Dapat Kartu Identitas Resmi Pemandu Lagu

Penarikan kembali kartu pengenal LC berlangsung setelah Bupati Blora, Arief Rohman, menerima laporan dari Dinas tersebut terkait adanya kontroversi terhadap pembagian kartu pengenal LC.

“Sementara kartunya kami tarik. Biar untuk yang mengatur secara teknis dari pihak penyelenggara,” ujar Arief Rohman, Minggu, 10 Maret 2024.

BACA JUGA: Puluhan LC di Cumpleng Indah Todanan Blora Jalani Tes HIV/AIDS

Menurut Arief, Pemkab tidak perlu mengurus secara teknis soal kartu LC, melainkan lebih kepada legalitas pengusaha kafe karaoke.

“Cukup mendata tempat-tempat hiburan yang legal tersebut. LC-nya berapa, lalu kita lakukan pembinaan terkait kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya, agar tertib,” jelasnya.

BACA JUGA: Video Viral Mobil Dinas untuk Antar Jemput Pemandu Lagu, Pemkab Blora Angkat Bicara

Sebelumnya, sebanyak 18 pemandu lagu Pemkab Blora legalkan dengan cara membagikan kartu tanda pengenal sebagai pemandu lagu di tempat hiburan malam di Kabupaten Blora pada Rabu, 27 Februari 2024 lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Iwan Setiarso, pun angkat bicara saat beritajateng.tv konfirmasi.

BACA JUGA: Karaoke Cumpleng Indah Blora Akhirnya Kena Tutup Paksa

Iwan mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, pihaknya mengundang para pengelola jasa hiburan dan pendukungnya untuk mendapatkan legalitas.

“Ini agar lebih mudah mengontrol. Baik untuk pencegahan peredaran narkoba maupun untuk mengontrol penyebaran penyakit HIV/AIDS di Blora,” jelas Iwan Setiarso, Jumat, 1 Maret 2024 lalu. (*)

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp