“Jika menghilangkan tambahan insentif yang hanya sebesar Rp100.000 per bulan ini, akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak-anak didik kita di tengah-tengah masyarakat. Jika mau menghilangkan yang hanya Rp100.000 per bulan ini, ini tentu sangat memprihatinkan,” tutur Masruhan.
Ia menyebut keadilan sektor pendidikan selama ini telah cukup tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng. Meskipun, hal itu juga jauh dari kata cukup.
Selama lima tahun ini, akreditasi A hanya dapat Rp150ribu per siswa per tahun. Akreditasi B memperoleh Rp250 ribu per siswa per tahun. Akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.
Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun. Sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun.
“Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah gratis. Oleh sebab itu, jika akan menghilangkan BOS daerah, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.
BACA JUGA: Fraksi PPP DPRD Jateng Tolak Rencana Penghapusan Insentif Guru Agama Rp247 Miliar
Pj Gubernur Jateng soal anggaran 10 Program Prioritas
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, enggan berkomentar lebih jauh mengenai realokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Prioritas.
“Itu nantilah ya, belum final. Gak usah bicara itu dulu,” ujar Nana.
Kesepuluh program prioritas Pj Gubernur Jateng itu meliputi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara luber dan jurdil, menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan tengkes (stunting).
