SEMARANG, beritajateng.tv – Belakangan terungkap jam kerja dokter residen di RSUP dr. Kariadi konon mencapai 24 jam per harinya. Hal itu buntut meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip, dr Aulia Risma Lestari, yang diduga bunuh diri karena tekanan kerja berlebih.
Rektor Undip, Prof. Suharnomo, pun secara tidak langsung mengamini hal tersebut. Ia menyebut mahasiswa Undip yang belajar di RSUP dr. Kariadi terbiasa melakukan operasi selama 24 jam penuh.
“Seratus persen mahasiswa kami koasnya di RSUP dr. Kariadi. Yang di RSND Diponegoro enggak ada masalah. Di semua rumah [sakit] satelit enggak masalah, di [RSUP dr Kariadi] situ ada [masalah], karena 24 jam operasi,” bebernya saat menjadi pembicara dalam diskusi civitas academica bertajuk “Mewujudkan Tata Kelola yang Baik di Universitas Semarang“, Jumat, 30 Agustus 2024.
BACA JUGA: Beberkan Pentingnya Digital Campus di USM, Rektor Undip Singgung Efek Kasus PPDS
Suharnomo mengungkapkan, proses pembelajaran mahasiswa kedokteran, khususnya program dokter spesialis, lebih banyak berlangsung di rumah sakit. Dalam hal ini, yakni RSUP dr. Kariadi.
Ia juga menggambarkan, 95 persen pembelajaran berlangsung di RSUP dr. Kariadi, sementara di Undip sendiri tak mencapai lima persen.
Sehingga, menurutnya seluruh kegiatan dokter residen semestinya menjadi tanggung jawab rumah sakit. Ia bahkan menyebut jika terdapat SK (Surat Keputusan) Direktur RSUP dr. Kariadi soal hal itu.
“Mereka ikut operasi dan kegiatan lain sangat exhausted, sangat kelelahan, operasi yang harusnya satu jam kadang kala bleeding jadi 6 jam. Abis itu lanjut operasi lagi. Dan itu ada SK Dirut Kariadi, 24 jam operasi,” tekannya.
Sebut penyebab kematian dokter residen PPDS Undip karena perundungan framing netizen belaka
Lebih lanjut, Suharnomo lagi-lagi membantah Undip melindungi pelaku perundungan. Ia mengungkapkan, pihaknya bahkan telah menghentikan 3 mahasiswa PPDS yang terlibat perundungan. Yakni, satu mahasiswa di tahun 2022 dan dua mahasiswa di tahun 2023.
Ia pun menegaskan, selama proses penyelidikan, pihaknya sangat terbuka dalam memberikan informasi, baik kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) hingga kepolisian.
“Kami tidak ingin ada orang meninggal bukan karena bullying, tapi harus bullying, itu yang merepotkan kami. Kemudian problemnya, netizen framing harus bullying. Kami ngomong apa aja tetap bullying. Biar nanti kepolisian yang memutuskan, apakah karena bullying atau tidak,” tukasnya.
BACA JUGA: Kasus Kematian Dokter Undip, Kemenkes: Sudah Sakit Saat Awal PPDS
Sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip, dr. Yan Wisnu Prajoko, mengakui pihaknya tak memiliki batas jam kerja untuk mahasiswa PPDS. Pihaknya pun baru akan merumuskan batasan kerja setelah kejadian ini.
“Nanti baru akan dirumuskan, sedang digodok. Kami akan ikuti aturan 80 jam per minggu dan ada aturan libur,” ujar Wisnu saat konferensi pers bersama awak media, Jumat, 23 Agustus 2024 lalu. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
