SEMARANG, beritajateng.tv – Selebgram Fahira Almira tengah menjadi sorotan setelah konten pengalamannya menjalani pemeriksaan medis di Malaysia memicu dugaan kampanye negatif terhadap rumah sakit dan dokter di Indonesia.
Sorotan tersebut muncul setelah Fahira membuat konten yang membandingkan pengalamannya mendapatkan diagnosis di sejumlah rumah sakit di Indonesia dengan pelayanan medis yang diterimanya di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia.
Dugaan tersebut semakin viral setelah Fahira menyematkan tautan media sosial rumah sakit di Penang dalam kontennya.
Konten tersebut bermula dari video curhat yang ia unggah melalui akun TikTok @fahiramira beberapa waktu lalu.
Dalam video itu, Fahira mengaku sempat mendapat diagnosis usus buntu dari tiga rumah sakit di Indonesia.
“Divonis usus buntu di 3 rumah sakit di Indonesia harus segera op supaya usus nggak pecah,” demikian bunyi narasi dalam video yang Fahira unggah.
BACA JUGA: Sosok Aditya Prayogi, Mantan Suami Selebgram Tega Lakukan KDRT di Depan Banyak Orang
Setelah mendapat diagnosis tersebut, Fahira kemudian mendaftarkan diri untuk menjalani operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia.
Namun, berdasarkan cerita Fahira dalam video tersebut, dokter di rumah sakit Penang justru tidak melakukan operasi. Fahira mengaku hanya mendapat obat dan dokter menyatakan bahwa ia tidak mengalami usus buntu.
Pengalaman tersebut kemudian ia ceritakan dengan membandingkannya dengan layanan medis yang ia terimanya di Indonesia. Unggahan itu lantas memicu perdebatan di media sosial.
Sorotan semakin besar karena Fahira turut melampirkan nama rumah sakit di Penang dalam kontennya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa konten tersebut berkaitan dengan kepentingan promosi rumah sakit di Malaysia.
Salah seorang warganet bahkan meminta Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki konten tersebut.
“Coba @kemenkes_ri @bgsadiki investigasi terkait postingan seperti ini, apakah asli atau memang hanya iklan dari RS di Malaysia. Kalau hanya iklan, harusnya dari Kementerian bisa memberikan protes dengan negative campaign seperti ini,” tulis salah satu warganet.
