SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang menyiapkan sekitar 6.000 kursi sekolah gratis pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Ribuan kursi tambahan tersebut tersedia melalui integrasi sekolah swasta gratis ke dalam sistem pendaftaran online oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Kebijakan ini menjadi langkah baru Pemkot Semarang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, penguatan jalur afirmasi menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Untuk pertama kalinya, sekolah swasta gratis dari jenjang TK, SD hingga SMP terintegrasi langsung dalam sistem pendaftaran daring.
BACA JUGA: Anak Tak Lolos Sekolah Negeri? Kini Bisa Langsung Pilih Sekolah Swasta Gratis di SPMB Semarang
“Melalui integrasi ini, kami menyiapkan sekitar 6.000 kursi sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka yang belum tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan tanpa biaya,” ujar Agustina.
Menurutnya, program tersebut menjadi solusi untuk memperluas daya tampung pendidikan di Kota Semarang tanpa mengurangi kuota penerimaan yang sudah tersedia di sekolah negeri.
Agustina menegaskan, keberadaan sekolah swasta gratis justru memperkuat jalur afirmasi sehingga kuota jalur domisili, prestasi, maupun mutasi tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.
“Kami ingin memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan. Dengan tambahan kursi sekolah gratis ini, kesempatan belajar bagi warga kurang mampu menjadi lebih besar tanpa mengurangi hak peserta didik di jalur lainnya,” katanya.
Selain membuka ribuan kursi sekolah gratis, Pemkot Semarang juga memperluas akses pendaftaran bagi warga pendatang yang telah menetap di Kota Semarang.
Mereka dapat mengikuti SPMB melalui jalur domisili dengan melampirkan surat keterangan domisili meskipun belum melakukan perpindahan administrasi kependudukan.
Menurut Agustina, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan sekaligus menghindari adanya sekolah yang kekurangan peserta didik.
