SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan yang pemerintah gagas perlu ditopang fasilitas nyata di sekolah.
Menurutnya, hambatan utama saat ini bukan terletak pada kesiapan guru, melainkan pada ketersediaan perangkat yang menunjang.
“Kalau bicara digitalisasi, masalahnya ada di fasilitas. TV pintar, laptop, atau perangkat lain itu yang sebenarnya dibutuhkan. Guru rata-rata sudah punya HP, tapi laptop tidak semua punya. Apalagi di sekolah negeri, sering kali harus pinjam dari orang tua murid,” ungkap Muhdi saat ditemui di kantornya belum lama ini.
BACA JUGA: Pengadaan Televisi Pintar Sekolah, PGRI Jateng Ingatkan Risiko Mark Up Harga
Muhdi menjelaskan, saat ini banyak sekolah masih kesulitan menyediakan perangkat untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
Bahkan, untuk ujian berbasis komputer pun, sekolah harus meminjam peralatan karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi.
“Sekolah negeri tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS. Kalaupun bisa, setahun paling hanya bisa beli sedikit. Padahal harga laptop sekarang sudah lebih terjangkau, sekitar di bawah Rp10 juta, bahkan banyak yang di bawah Rp5 juta sudah cukup mumpuni untuk pembelajaran,” tambahnya.
Belajar dari kesalahan kebijakan pengadaan terkait digitalisasi pendidikan
Muhdi juga menyinggung pengalaman masa lalu saat pengadaan perangkat pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, ada kebijakan yang seharusnya bisa lebih efisien jika berjalan dengan perencanaan yang matang.
“Dulu pernah ada pilihan yang kurang tepat, padahal kalau pengelolaannya baik bisa lebih bermanfaat hingga sekarang. Sayangnya, itu justru jadi masalah baru,” tegasnya.
Lebih jauh, Muhdi mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia program tanpa memperhitungkan kebutuhan di lapangan. Ia menilai, pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada staf khusus juga berpotensi menimbulkan masalah.
BACA JUGA: Sayangkan Pengadaan Chromebook, PGRI Jateng: Seharusnya Bisa Untuk Kesejahteraan Guru Honorer
“Banyak pejabat akhirnya terjerat karena terlalu percaya pada staf khusus. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kemenangan atau kepercayaan itu berguna untuk hal yang benar-benar menyentuh kebutuhan pendidikan,” tuturnya.
Muhdi menyambut baik wacana pemerintah, termasuk rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendistribusikan perangkat seperti TV pintar ke sekolah. Namun, ia menegaskan realisasi program harus tepat sasaran agar benar-benar membantu guru dan siswa.
“Kalau benar terealisasi, itu sangat bermanfaat. Bukan sekadar program di atas kertas, tapi benar-benar menjawab kebutuhan sekolah,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
