SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mengungkap kemungkinan naiknya maksimal batasan nominal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK).
Kendati begitu, hingga kini, maksimal batasan nominal pada RKDK belum dirilis pada Peraturan KPU (PKPU). Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz, menegaskan besaran batasan tersebut akan berbeda-beda di setiap provinsinya.
“Belum muncul [batasan], karena kami belum koordinasi. Kami sampaikan bahwa itu akan berbeda-beda di setiap provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Machruz saat dijumpai di Hotel Aruss, Kota Semarang, Rabu, 18 September 2024 siang.
Bukan tanpa alasan setiap provinsi memiliki maksimal batasan nominal yang berbeda. Alasannya, kata Machruz, meliputi jumlah pemilih yang berbeda antarprovinsi. Tak hanya itu, Standar Biaya Masukan (SBM) juga berbeda di setiap kabupaten/kota.
BACA JUGA: Meski Ahmad Luthfi-Gus Yasin Sudah Deklarasi Tim Pemenangan, KPU Jateng Akui Belum Terima Daftarnya
“Akan coba kami susun, tapi mungkin nominalnya akan berbeda-beda tiap kabupaten/kota maupun provinsi. Batasannya kami belum ada, akan koordinasikan. Insyallah sebelum masa kampanye kami sudah buat itu,” tegasnya.
Machruz mengungkap, maksimal batasan pada RKDK sebelumnya sebesar Rp70 miliar. Jumlah itu, perkiraan Machruz, akan naik karena sebab-sebab lain.
“[Sebelumnya] pembatasannya itu hampir di angka Rp70 miliar, karena SBM itu pasti naik, ya. Kemudian jumlah pemilih naik, pasti akan kemungkinan naik,” terang Machcruz.
Soal dana kampanye, kedua paslon wajib lapor LADK hingga LPSDK, apa itu?
Selain RKDK, laporan keuangan kampanye juga menjadi hal yang Machruz soroti. Menurut keterangannya, ada tiga mekanisme pelaporan dana tersebut.
Adapun yang pertama, tutur Machruz, ialah laporan awal dana kampanye (LADK). Kemudian ada laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) saat pertengahan kampanye.
Di tahap terakhir, ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang disampaikan setelah masa kampanye dan jelang pemungutan suara.
BACA JUGA: Jika Kotak Kosong Menang, Akankah Pilkada Ulang Tahun 2025? Ini Kata KPU
