SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sudarsono, merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sempat hangat diperbincangkan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar Pilkada dilakukan oleh DPRD. tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.
Usulan ini Prabowo angkat dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024, dengan alasan efisiensi anggaran dan kemudahan transisi kepemimpinan.
Menanggapi hal itu, Sudarsono angkat bicara. Ia tak menampik wacana pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, oleh DPRD sempat menjadi perbincangan internal di partainya.
BACA JUGA: Ungkap Hasil Reses, Fraksi Gerindra Sebut Jalan Rusak Paling Banyak Masyarakat Keluhkan di Jawa Tengah
Menurut pengakuannya, Partai Gerindra Jawa Tengah sedang menunggu perkembangan di lapangan terkait wacana tersebut.
“Sebenarnya sih bisa di lihat dari sisi mananya dulu. Kemarin itu sempat ada perkembangan obrolan seperti itu, kan sebenernya kita ngelihat saja lah perkembangan di lapangan,” ungkap Sudarsono.
Sudarsono menuturkan, seluruh keputusan memiliki sisi baik dan buruk. Tak terkecuali jika kepala daerah nantinya terpilih lewat DPRD.
“Semua kan bisa dilihat, ada sisi baiknya ada sisi gampangnya, kalau masalah pemilihan di dalam dewan nanti kita lihat perkembangannya,” sambung dia.
Perihal apakah Gerindra Jawa Tengah siap jika kepala daerah di pilih oleh DPRD, Sudarsono mengaku mau tak mau harus siap.
“Sebenarnya kalau melaksanakan siap atau tidak siap, apapun yang menjadi keputusan bersama ini harus siap,” tegas Sudarsono.
Secara personal, Sudarsono mengaku pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini lebih sederhana secara proses.
“Kalau secara personal, lebih simple menurut saya prosesnya. Tinggal bagaimana nanti, kalau memang itu terjadi benar-benar orang orang yang mampu [yang terpilih sebagai kepala daerah],” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, turut menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD yang sempat ramai masyarakat soroti.
