Tangguh Hadapi Pandemi, Koperasi dan UMKM Perlu Terus Didukung Pemerintah

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. (ricky fitriyanto/beritajateng.tv)

SEMARANG, 20/5 (beritajateng.tv) -Koperasi dan UMKM sudah sejak dulu berperan besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi juga menjadi wadah pelaku usaha dan sumber permodalan. Sedangkan UMKM dikenal tangguh dan mampu bertahan dari berbagai macam krisis.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, dibutuhkan peran pemerintah agar koperasi tetap eksis. Pelaku UMKM juga perlu dibantu untuk memperoleh akses permodalan dan mampu mengembangkan pemasaran secara digital.

“Koperasi sejak dulu merupakan soko guru perekonomian. Sayangnya, keberadaan koperasi saat ini mulai memudar. Terlebih belakangan ini banyak praktik investasi bodong berkedok koperasi yang merugikan masyarakat,” ujarnya, Kamis (19/5/2022).

Dikatakannya, perlu kepedulian dari semua pihak agar peran koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Terlebih bagi pelaku UMKM, koperasi ikut mendorong permodalan melalui fasilitas simpan pinjam.

“UMKM ini sudah lama dikenal tangguh menghadapi berbagai krisis. Saat banyak usaha besar banyak yang ambruk, usaha kecil terbukti lebih kuat dan mampu bertumbuh dengan adanya koperasi,” katanya.

Peran koperasi juga dapat mencegah praktik yang dijalankan rentenir dan sistem ijon. Sebab selama ini koperasi dapat bertahan karena menggunakan azaz kekeluargaan dan gotong royong.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, Heru Cahyono mengakui peran koperasi saat ini mulai menurun. Tercatat, sudah ada ratusan unit koperasi yang sudah ditutup karena tidak aktif.

“Ada beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi. Beberapa diantaranya potensi masyarakat dan kalangan pengusaha. Kami berharap koperasi bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM karena bisa ikut mendorong perekonomian melalui simpan pinjam,” kata Heru.

Heru menambahkan, di Kabupaten Semarang tercatat ada 83.000 UMKM. Jumlah ini merupakan potensi yang besar. Pemkab Semarang sendiri sudah berupaya memberi akses permodalan UMKM melalui fasilitas kredit lewat BPR BKK setempat.

“Masalah modal untuk UMKM sudah diberi kelonggaran oleh Pak Bupati. Dulu hanya Rp 2 juta, sekarang bisa Rp 5 juta dengan bunga 5 persen lewat BPR BKK. Jangan sampai pelaku UMKM terjerat bank plecit karena bunganya tinggi, satu bulan bisa 10 sampai 20 persen,” katanya. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published.