Dalam poin tersebut, tercantum sasaran lain seperti usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Usaha mikro yang termaksud tak lain adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang punya legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.
Jika mengacu pada aturan yang ada, Boedya lagi-lagi tak menampik pelanggaran tersebut kerap terjadi di lapangan. Sebagai contoh, kata dia, pemilik usaha mikro seperti warung pecel lele yang mengandalkan gas elpiji 3 kilogram.
Hal itu ia ungkap saat disinggung bagaimana agar aturan itu sepenuhnya tepat sasaran.
“Sementara ini, [aturan] yang sudah di terapkan ya melalui KTP, setiap pangkalan mencatat penjualan. Cuma memang, mohon maaf, perilaku di lapangan tidak seperti itu. Pelanggaran itu terjadi, saya akui itu ada, tapi mereka memang yang membutuhkan, seperti petani dan usaha mikro,” terang Boedya.
BACA JUGA: Pertamina Jamin Pasokan BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Jateng Aman
Terlebih, usaha mikro seperti warung pecel lele bisa membutuhkan elpiji 3 kilogram lebih dari satu tabung per harinya.
“Pecel lele itu hitungannya semalam bisa dua tabung 3 kilogram. Kalau laris banget bisa tiga. Sekarang kalau diterapkan aturan sebenarnya ya gak gitu, dalam satu bulan dia harus berapa? Satu malam saja misal butuh dua, jumlah pecel lele di sini berapa? 1 bulan sudah pakai 60 tabung untuk 1 penjual. Dan jumlah pecel lele ribuan di Jateng,” ungkap Boedya.
Jika yang diterapkan tetap mengacu pada aturan, pihaknya menilai hal itu kurang masuk akal.
“Kalau ada satu usaha pecel lele butuh 60 tabung sebulan, itu jelas seharusnya gak masuk kategori UKM versi aturan itu [penerima gas elpiji tiga kilogram]. Tapi secara fisik dia memang usaha kecil, wong pakai tenda kok, dagangnya kaki lima. Iya kan?” pungkasnya, (*)
Editor: Farah Nazila
