“Sangat perlu kerja sama agar bisa langsung tersampaikan informasinya dengan akurat dan tersebar luas ke masyarakat,” kata Budiman.
Tantangan Pilkada 2024
Menurutnya, beberapa tantangan kehumasan seperti hoax, partisipasi yang rendah maupun keterbatasan sumber daya, mungkin akan muncul di pemilihan serentak ke depannya.
Budiman mengungkapkan, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi dengan KPU Blora, sinergitas seluruh stakeholder, TNI Polri, serta partisipasi masyarakat.
“Kami saling berkoordinasi informasi, menjalin sinergitas, kolaborasi, bekerjasama dengan seluruh stakeholder,” jelasnya.
Moh Syaiful Amri selaku narasumber menjelaskan bahwa untuk suara tidak sah pada Pemilu/Pilkada di tahun 2019 sebanyak 26.238 surat suara.
Sementara itu, tahun 2020, KPU Blora mencatat ada 10.970 surat suara tidak sah dan 31.028 surat suara tidak sah di tahun 2024 ini.
“Catatan data tersebut dengan pembanding Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sambong Blora berjumlah 22.549 tahun 2019. Kecamatan Bogorejo ada 20.563 atau separuh DPT kecamatan di tahun 2020,” jelasnya.
Menurutnya, dua faktor dinilai bisa mempengaruhi tidak tercapainya tingkat partisipasi pemilih yakni faktor geografis dan faktor kegiatan ekonomi.
“Harapan semua, partipasi pemilih di Pilkada Blora 2024 meningkat dapat berjalan adil, jujur dan lancar,” ungkapnya. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
