Efisiensi terutama menyasar belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Pengeluaran seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas dipangkas agar ruang fiskal tetap tersedia untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Budi menilai pengurangan TKD tidak terlalu mengguncang keuangan daerah karena Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup kuat.
Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Semarang masih memiliki ruang untuk melakukan realokasi anggaran secara fleksibel.
Pemangkasan TKD Tak Berdampak Bagi Pemkot
“Pengurangan TKD, Pemkot nggak begitu terdampak seperti daerah lain yang keuangannya bergantung pusat. Kalau kota Semarang sih mandiri sehingga ya tinggal hanya beberapa yang harus kita realokasikan kembali,” sebut Budi.
Pembahasan penyesuaian anggaran ini telah berjalan bersama DPRD Kota Semarang dan selanjutnya akan masuk pengajuan ke Gubernur Jawa Tengah untuk proses berikutnya.
Pemerintah kota menargetkan program-program prioritas sudah dapat direalisasikan sejak awal tahun anggaran 2026.
Di sisi lain, Pemkot Semarang juga menyiapkan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pendekatan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemkot melalui Bapenda tetap memberikan relaksasi pajak dan retribusi kepada pelaku usaha yang terdampak perlambatan ekonomi.
“Optimalisasi PAD akan berfokus pada intensifikasi dan digitalisasi. Sektor-sektor seperti retribusi parkir, pasar, hotel, dan restoran akan kami dorong menggunakan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pemungutan sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan,” ungkapnya. (*)
