SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rabu 27 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, Mbak Ita sapaan akrabnya menekankan untuk menjaga integritas dan berkolaborasi dalam memajukan Kota Semarang.
Total ada 4.411 dengan rincian, 3.820 PPPK di Pemkot Semarang yang belum mengikuti pelantikan, dan saat ini ikut serta dalam pelantikan. Serta
Walikota melantik 591 orang baru saja lolos dari seleksi PPPk pada 2023 dan akan menerima SK. Dari ratusan pegawai itu rata-rata adalah tenaga teknis dan pendidik yang memang sedang Semarang butuhkan.
“Memang waktu itu saya minta khusus kepada BKPP kemudian KSM untuk ada tenaga teknis. Selama ini kita selalu kekurangan tenaga teknis, contoh kayak di Perkim, di Dinas Pekerjaan Umum. Karena ini kan hal-hal lapangan, tentu sangat perlu. Sehingga Alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan sebagian ini ada tenaga teknis, termasuk penyuluh pertanian,” ujarnya.
“Penyuluh pertanian juga penting apalagi dengan adanya program ketahanan pangan, kedaulatan pangan, pengendalian inflasi. Tentunya kita harapkan bisa membantu teman-teman ASN yang ada. Sekarang jumlahnya semakin berkurang karena banyak yang pensiun, sehingga butuh tenaga-tenaga muda,” lanjutnya.
Ia berharap tenaga-tenaga baru ini bisa memanfaatkan momen saling bertukar ilmu dan termotivasi untuk berkontribusi bagi Kota Semarang. Terutama tenaga pendidik bisa memberikan warna baru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan.
Lantik PPPK Pemkot Semarang
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono menjelaskan, 591 pegawai terdiri dari 414 tenaga guru dan 157 tenaga kesehatan, serta 20 tenaga teknis.
“Ini 3.820 PPPK Pemkot Semarang yang ikut pelantikan merupakan PPPK sejak 2019 hingga 2022 yang belum mengikuti pelantikan. Sehingga mereka tidak menerima tunjangan. Meski tak seberapa, hanya Rp 300ribu namun kalau setiap bulan kan lumayan. Makanya hari ini ikut pelantikan,” kata Joko.
PPPK nanti akan mendapat kontrak selama lima tahun, dengan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Kalau PPPK tidak ada pensiun, tapi mereka bisa mengikuti program jaminan hari tua. Kewajibannya sama seperti PNS cuma mereka kontrak 5 tahun,” imbuhnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
